TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait adanya wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diketahui sebelumnya ramai diperbincangkan soal kemungkinan Prabowo menambah jumlah kementerian yang saat ini berjumlah 34 menjadi 40 kementerian.

Terkait wacana penambahan kementerian tersebut, Jokowi pun meminta publik untuk menanyakan langsung kepada Prabowo.

Karena Prabowo adalah Presiden Terpilih 2024-2029, ia juga yang memiliki hak untuk menentukan susunan kabinet di pemerintahannya nanti.

"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih."

"Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih," kata Jokowi dilansir Kompas.com, Selasa (7/5/2024).

Lebih lanjut Jokowi menegaskan bahwa ia tak pernah memberikan masukan kepada Prabowo.

Terutama terkait wacana penambahan kementerian tersebut.

"Enggak ada, enggak ada (masukan)," tegas Jokowi.

Golkar Mendukung, Ungkit soal Indonesia Pernah Punya Kabinet 100 Menteri

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menanggapi soal wacana penambahan nomenklatur kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya, kementerian yang sebelumnya 34 akan menjadi 40.

Dave menyampaikan pihaknya akan mendukung mengenai rencana penambahan nomenklatur kementerian tersebut. Dia pun meminta tidak ada boleh ada pihak yang menghambat pembentukan kabinet Prabowo.

"Ruang gerak Presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat. Karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh," kata Dave saat dikonfirmasi, Senin (7/5/2024).

Dave menjelaskan bahwa penambahan pos kementerian nantinya akan mempermudah kinerja Prabowo sebagai presiden. Pasalnya, nantinya akan semakin banyak pembantu presiden.

Baca juga: Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Masinton PDIP: Tak Usah Kekanak-kanakan

"Jadi presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat," jelas Dave.