Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari isu mengenai rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto menambah lembaga kementerian menjadi 40 pada pemerintahan periode 2024-2029.

Untuk diketahui Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi sekarang hanya terdiri atas 4 Kementerian koordinator dan 30 Kementerian bidang.

Baca juga: 3 Orang Dekat Jokowi yang Potensial Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Saja Mereka?

Menurut Jokowi terkait Kementerian yang akan datang sebaiknya ditanyakan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"Hmm kalau kementerian yang akan datang ya tanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih," kata Jokowi usai acara peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Jokowi juga enggan menjawab saat ditanya apakah memberikan masukan kepada Prabowo dalam pembentukan Kabinet. Termasuk saat ditanya apakah penambahan kementerian tersebut diperlukan.

Baca juga: Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, PDIP: Cuma Basa-basi Politik 

"Engga, engga, engga. Engga tanya ke saya, " kata Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons soal munculnya isu kalau Prabowo-Gibran akan membentuk sebanyak 40 kementerian di kabinet yang dipimpinnya.

Habiburokhman menyebut, sejatinya soal pembentukan kabinet itu murni berada pada hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"Secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak prabowo, sebagai presiden elected. Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Namun jika membicarakan soal jumlah, Habiburokhman menilai tidak masalah jika memang nantinya akan terbentuk banyak Kementerian.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.
"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata dia.

Dirinya lantas meminta kepada publik untuk tidak membaca postur 'besar' itu pada keadaan fisik seorang manusia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu memang menyadari, jika postur gemuk pada seseorang bukan berarti yang bersangkutan sehat.

Namun, postur gemuk di jajaran kabinetlain halnya dengan postur tubuh manusia.

Baca juga: Kala Gibran Ingin Konsultasi soal Susunan Kabinet ke Megawati, tapi Dinilai Hanya Gimik oleh PDIP

Kata dia, dalam urusan kenegaraan, jumlah pihak yang dilibatkan semakin banyak maka dinilai akan semakin baik.

"Jadi kita gak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata dia.

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dlm pemerintahan sehingga jadi besar," tukas Habiburokhman.
Sebagai informasi, jika jumlah kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya benar sebanyak 40 kementerian, maka angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan jumlah kementerian yang ada saat ini.