TRIBUNNEWS.COM - Ganjar Pranowo telah memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintahan dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikannya usai acara halal bihalal sekaligus pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Senin (6/5/2024) lalu.

"Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar dikutip dari YouTube Kompas TV.

Meski menjadi oposisi, Ganjar menegaskan dirinya tidak akan memberikan kritik lewat cibiran terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan akan melakukan kritik lewat jalur konstitusional seperti melalui parlemen.

Hal ini, sambungnya, demi menaikan cara berpolitik di Indonrsia.

"Tidak perlu saling mencibir karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus," ujarnya.

Di sisi lain, meski Ganjar sudah mengumumkan berposisi menjadi oposisi, partai yang menaunginya yaitu PDIP belum secara resmi mengumumkan sikapnya pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Sinyal PDIP di Luar Pemerintahan atau Sikap Pribadi Mantan Capres?

Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi Cerminkan Sikap PDIP

Kendati belum ada pengumuman resmi, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa keputusan Ganjar menjadi oposisi adalah cerminan sikap dari partai berlambang banteng tersebut.

"Iya tentu saja karena itu merupakan sikap kenegarawanan suatu sikap yang sangat baik bahwa pemilu tidak pernah melunturkan sikap PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura dan Pak Ganjar, Prof Mahfud," katanya seusai acara halal bihalal TPN Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Hasto juga menjelaskan bahwa Indonesia kini sedang menghadapi berbagai persoalan.

Sehingga, sambungnya, perlu untuk disikapi serius seluruh elemen bangsa.

"Terlebih saat ini kita menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan, investasi, yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakya, kemudian persoalan terkait dengan dampak global warming."