TRIBUNNEWS.COM, - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menambah jumlah kementerian menjadi 40 dari saat ini sebanyak 34.

Menyikapi hal tersebut, mantan calon wakil presiden Mahfud MD mengaku tidak suka dengan wacana penambahan jumlah kementerian.

Menurutnya, politik di Indonesia sekarang dalam kondisi kurang baik, di mana kerap membagi jabatan yang kurang profesional.

"Sekarang, tadi saya katakan, sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus lho. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah dan macam-macam lah," ucap Mahfud Mahfud di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Pakar Soroti Kabinet Prabowo-Gibran Akan Diisi 40 Menteri: Paling Penting Itu Penyederhanaan

Mantan Menkopolhukam itu menuturkan setiap Pilpres selesai, jabatan-jabatan setingkat menteri terus bertambah.

"Itu lima kali Pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya. Seharusnya tidak sampai ke situ politik itu. Ya sudah, menang, ya menang, lakukan sesuai dengan kembali ke yang profesional," ungkapnya.

Akomodasi Pendukung

Mantan calon presiden Ganjar Pranowo mengingatkan soal ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Hal ini ia sampaikan untuk menjawab wacana penambahan kursi menteri dari 34 menjadi 40 di era pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Setahu saya. Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar seperti ditayangkan Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, jika semangat penambahan kursi menteri karena politik akomodasi untuk kelompok-kelompok yang sudah mendukung capres dan cawapres hingga menang Pilpres, maka wacana itu bukan langkah yang tepat.

"Maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar.

Selain itu, politik akomodasi juga ia sebut tak sesuai dengan semangat perjuangan sebagaimana dituliskan dalam UUD 1945.

Menurutnya susunan kabinet pemerintahan paling baik adalah diisi dengan para ahli yang bisa merespons perubahan, bukan justru bagi-bagi kue jabatan kepada pendukung dari presiden dan wakil presiden terpilih.

"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang, yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespon perubahan-perubahan," jelas dia.

Anies Tak Persoalkan