Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang tengah menjadi sorotan publik Tanah Air.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menilai, rencana untuk menambah pos dalam kabinet Prabowo-Gibran tidak disadarkan oleh ide untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan.

Adapun kata Halili, penambahan tersebut lebih didasarkan pada intensi politik untuk menghimpun dukungan politik elite.

"Konkretnya untuk memperkuat koalisi pemerintahan melalui bagi-bagi kursi dan jabatan kementerian dan/atau lembaga," kata Halili, saat dihubungi Tribunnews, pada Jumat (10/5/2024).

Halili secara tegas menilai pembekakan postur kabinet secara umum akan berdampak negatif bagi jalannya pemerintahan. 

Ia kemudian menuturkan, penambahan kementerian dan/atau lembaga pemerintahan akan berdampak pada birokrasi gemuk. 

"Birokrasi gemuk akan melahirkan kinerja yang lamban dan inefektif. Selain itu, banyaknya pos-pos politik akomodatif pasti akan melemahkan kontrol dan kendali kekuasaan pemerintahan," jelasnya.

Hal itu, menurutnya, pasti akan memberi dampak berupa semakin kuatnya ekosistem korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dihubungi Tribunnews secara terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menyebut, jalannya pemerintahan akan lebih baik dengan jumlah kementerian yang tidak banyak.

Sebab, menurutnya, hal itu sebagai upaya menghindari tumpang tindih kewenangan dalam proses menjalankan berbagai program dan kebijakan.

"Kementerian yang bagus itu sebenarnya malah dirampingkan. Misalnya Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan satu aja itu. Jadi enggak tumpang tindih," kata Trubus, saat dihubungi, Kamis (9/5/2024).

"Ada juga kementerian dan lembaga digabung jadi satu, misalnya Kementerian PAN-RB di bawahnya ada Lembaga Administrasi Negara (LAN). Itu dijadikan satu aja, jadi enggak ada badan-badan sendiri gitu, pemborosan anggaran, enggak jelas arahnya juga," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah kementerian hingga lebih dari 40.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan tak masalah jika nantinya Prabowo akan menambah jumlah kementerian.

Baca juga: Demokrat Klaim Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran Bermanfaat untuk Rakyat

Sebab, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata Habiburokhman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).