Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Guspardi Gaus mendesak pemerintah agar banjir lahar dingin dan longsor Sumatera Barat (Sumbar) menjadi bencana nasional.

Hal itu disampaikan Guspardi saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang V tahun sidang 2023-2024 di Ruang Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Jokowi Terus Monitor Penanganan Bencana Banjir Lahar Dingin di Sumbar

"Saya meminta ke pemerintah pusat agar bencana yang terjadi Sumatera Barat itu dijadikan bencana nasional," ucap Guspardi saat interupsi.

Ia juga meminta pemerintah turun tangan untuk membantu bencana di Sumbar. Apalagi, ada sejumlah daerah yang tertutup aksesnya karena longsor.

Baca juga: BNPB: Korban Meninggal Banjir Bandang di Sumbar jadi 50 Orang, 27 Orang Masih Hilang

"Saya meminta ke pemerintah pusat agar segera turun tangan terhadap persoalan-persoalan yang sangat vital bagaimana orang dari Jakarta sampai ke Padang mau ke kabupaten/kota yang ada di Sumbar jumlahnya 19 kabupaten kota sulit lakukan akses," pungkasnya.

Sebelumnya, pencarian dan pertolongan korban terdampak banjir lahar dingin serta longsor, di enam kabupaten dan kota di Sumatra Barat, masih terus dilakukan.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa korban meninggal dunia akibat bencana tersebut tercatat menjadi 50 orang. Sementara 27 orang hilang, 37 orang luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi. 

Adapun rincian korban meninggal dunia di antaranya Kota Padang Panjang 2 orang, Kabupaten Agam 20 orang, Kabupaten Tanah Datar 19 orang, Kota Padang 1 orang, dan Kabupaten Padang Pariaman 8 orang.

"Datanya akan berkembang terus. Untuk membantu mencari (korban) yang masih hilang alat berat itu masuk harus secepat mungkin karena kan Basarnas punya golden time di 6x24 jam, kita akan tetap upayakan mencari sampai ketemu apabila ada pihak keluarga atau ahli waris yang minta tetap dicarikan ya kita harus cari," ujar Suharyanto dikutip dari siaran pers BNPB, Selasa, (14/5/2024).

Suharyanto mengatakan langkah penanganan darurat yang diambil pada bencana kali ini di antaranya pemulihan akses jalan darat dari daerah terdampak dengan alat berat, pembersihan material longsor, evakuasi korban, dan koordinasi dengan OPD terkait.

Baca juga: UPDATE: Korban Tewas akibat Banjir Bandang di Sumbar Capai 50 Orang, Paling Banyak Kabupaten Agam

Selain dukungan dalam aspek pencarian dan pertolongan korban terdampak, pemerintah juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana tersebut.

"Kita sepakat dan meyakinkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini betul -betul harus dipenuhi dengan baik ketika dia korban, luka-luka, maupun yang sekarang mengungsi. kita pastikan dan tadi kita sudah berikan bantuan awal baik yang bersifat dana maupun barang kebutuhan sehari hari dan ini akan dievaluasi terus menerus sesuai perkembangan," ujar Suharyanto. 

Hingga Senin sore, pengiriman bantuan logistik dan evakuasi warga masih dilakukan. Kendati masih adanya tempat dan jalur yang masih tertutup dan terisolir, Suharyanto mengatakan pengiriman bantuan dilakukan menggunakan jalur udara maupun darat dengan memakai jembatan darurat. 

Seusai rapat koordinasi yang digelar, BNPB juga menyalurkan bantuan awal dana operasional berupa Dana Siap Pakai (DSP) kepada pemerintah daerah terdampak banjir lahar dengan jumlah total 3,2 miliar Rupiah. Selain itu juga diserahkan bantuan logistik berupa tenda pengungsian, tenda keluarga, sembako, makanan siap saji, hygiene kit, terpal, selimut, kasur, pompa alpon, jendet light, lampu solar panel, toilet portable, gergaji pohon, dan perlengkapan kebersihan.