VIDEO Momen DPR Gelar Paripurna Masa Sidang V: 138 Anggota Izin dan PKS Kritik Program Prabowo
Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Sebelumnya masa reses DPR RI berlaku sejak Jumat (5/4/2024) hingga Senin (13/5/2024).
Pada Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
Kemudian ada 153 anggota Dewan dari total 575 anggota DPR.
Sebanyak 138 anggota yang menyatakan izin.
Sementera itu Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar tak terlihat hadir pada Rapat Paripurna hari ini.
Imbau Tuntaskan Tugas Konstitusional
Dalam pidato yang dibacakan Rachmat Gobel, Puan mengimbau kepada seluruh anggota DPR RI untuk segera menuntaskan kerja-kerja legislasi yang yang belum tuntas di penghujung waktu keanggotaan DPR periode 2019-2024.
Selain itu, Puan mengingatkan soal kedaulatan rakyat yang berharap agar DPR dapat membuat suatu Undang-Undang (UU) yang berpihak kepada rakyat.
Dia meminta agar seluruh fraksi mengesampingkan kepentingan politiknya dan mengedepankan kepentingan rakyat.
Puan mengingatkan juga soal pentingnya transparansi dalam setiap pengambilan keputusan politik DPR.
Karena dengan begitu rakyat akan benar-benar percaya bahwa wakilnya di Parlemen berpihak kepada rakyat.
PKS Kritik Program Prabowo-Gibran
Sementara itu Anggota Fraksi PKS DPR RI, Slamet melakukan interupsi dalam rapat paripurna tadi dan mengkritik program makan siang dan susu gratis yang merupakan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Slamet pun mengungkit data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 yang menyatakan produksi susu segar nasional hanya mencapai 980 ribu ton per tahun.
Ia menyampaikan kebutuhan yang harus dicapai untuk realisasikan program itu mencapai 4,4 juta ton.
Slamet menambahkan impor susu segar juga dinilai akan berdampak negatif kepada industri susu dalam negeri yang saat ini sedang terkendala.
Karena produksi susu segar terkendala oleh ancaman penyakit kuku dan mulut serta beberapa penyakit ternak lainnya.(Tribunnews.com/Chaerul Umam/Igman Ibrahim)
