Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ungkap kunci sukses 112 juta bidang tanah di seluruh penjuru Indonesia yang saat ini telah terpetakan dan terdaftarkan.

Kunci sukses pertama menurut Menteri AHY adalah kepemimpinan dan manajerial yang baik.

Hal itu terwujud berkat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diluncurkan sejak 2017 silam.

"Dengan kondisi geografis yang beragam, Indonesia memiliki tantangan dalam menyeimbangkan alokasi tanah yang ada, juga selalu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu meningkatkan kesejahteraan, memberantas kemiskinan, namun dalam waktu yang sama juga melindungi lingkungan," kata Menteri AHY di Washington DC, Senin (13/5/2024) waktu setempat.

Baca juga: AHY Pastikan 120 Juta Bidang Tanah Tersertifikasi Dalam 100 Hari Kerjanya di ATR/BPN

Kunci sukses lainnya menurut Menteri AHY yakni pemerintah dapat menyelaraskan regulasi yang tumpang tindih dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antar kementerian/lembaga.

Indonesia sendiri menurutnya memiliki tantangan yang krusial, dalam hal tumpang tindih kebijakan yang dapat menghasilkan masalah batas antara kawasan hutan dan non hutan.

"Jadi kuncinya adalah komunikasi yang efektif, koordinasi antar stakeholder. Adapun hal ini adalah para kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah, sehingga dari kebijakan yang saling terintegrasi itu, diharapkan dapat tercipta One Map Policy," tambah Menteri AHY.

Lebih lanjut, adanya kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci penting lainnya.

Hal ini diimplementasikan pada proses pengukuran serta pengumpulan data yang melibatkan peran aktif masyarakat.

Selain itu, untuk mempercepat proses pengukuran juga menggandeng sektor swasta.

"Karena kita memiliki sumber daya petugas ukur yang terbatas, kita juga menggandeng sektor swasta yang tentunya tetap menjalankan pekerjaan sesuai standar kita. Lalu untuk pengumpulan data, kita juga memiliki Puldatan (Pengumpul Data Pertanahan) dari masyarakat. Puldatan ini bisa dari masyarakat atau para pimpinan setempat yang tentunya sudah dilatih," jelas Menteri AHY.

Baca juga: Serahkan 500 Sertifikat, Wamen ATR/BPN Sebut 86 Persen Bidang Tanah di Banyuwangi Tersertifikasi

Kolaborasi serta partisipasi aktif masyarakat, kata Menteri AHY juga mencakup dari masyarakat hukum adat.

"Untuk mengatasi hal ini, kita harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai adat setempat. Tentunya hal ini membawa kepastian hukum, kesempatan pada akses ekonomi, lalu juga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat adat," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga berhasil melakukan pendekatan yang adaptif yang sesuai dengan tantangan global, dalam hal ini digitalisasi.

Menteri AHY menuturkan, saat ini pemerintah Indonesia tengah berfokus kepada transformasi digital di semua aspek birokrasi dan administrasi pemerintahan, yang mana hal ini juga mencakup layanan Sertipikat Tanah Elektronik.

"Tentu prosesnya akan lebih transparan, lebih efisien, dan lebih aman bagi semua orang. Oleh karena itu, saat ini kita menargetkan 104 Kantor Elektronik hingga akhir tahun 2024 dan tentu memodernisasi/meningkatkan software, hardware agar bisa menyesuaikan dengan teknologi yang terbaru," kata Menteri AHY.