TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, turut menyoroti kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN).

Kenaikan biaya UKT menyebabkan gelombang protes dari masyarakat.

Mahasiswa di sejumlah kampus pun telah menyuarakan kegelisahannya tentang hal ini.

Menurut Anies Baswedan, negara harus segera memberikan keputusan dengan bijak, kepada pihak mana biaya UKT dibebankan.

"Kalau biaya (dibebankan) kepada keluarga, lebih besar dari pada diambil negara, maka yang mampu merasakan pendidikan tinggi adalah mereka yang sudah makmur," ucap Anies, Senin (20/5/2024), dikutip dari WartaKotalive.com.

Ia berpendapat mestinya negara memberikan subsidi atau alokasi anggaran lebih besar dalam sektor pendidikan.

Tujuannya supaya masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah bisa mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi.

“Negara harus alokasikan anggaran lebih banyak, menanggung biaya lebih besar, supaya rakyat, keluarga-keluarga kebanyakan bisa kuliah," tuturnya.

Bukan hanya itu, Anies juga melihat bagaimana warga kelas menengah sering kesulitan untuk memperoleh akses bantuan biaya pendidikan tinggi.

Kaum menengah berada di antara garis kemiskinan, meski begitu mereka tak bisa dinilai sebagai masyarakat mampu.

"Yang kesulitan itu adalah mahasiswa yang dari kalangan tengah. Mau bilang miskin dia tidak miskin, mau bilang makmur dia keluarganya belum cukup," ujar Anies.

Baca juga: JPPI Desak Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Dicabut, Biang Kerok UKT Mahal

Menurut Anies, akses untuk memperoleh pendidikan tinggi mesti diberikan secara adil kepada masyarakat.

Bagaimanapun, sambungnya, pendidikan adalah penghubung untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi.

"Yang mendapatkan akses pendidikan tinggi derajat kesempatannya pekerjaannya lebih tinggi, kesempatan sejahtera lebih tinggi, karena itu kenapa pendidikan tinggi itu harus ada alokasi yang lebih banyak sehingga tidak ada situasi seperti sekarang," tuturnya.

DPR Bakal Bentuk Panja