TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra memberikan klarifikasi soal isu dirinya mundur dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi Jaksa Agung di pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menegaskan kabar tersebut tak benar adanya.

"Enggak benar itu," kata Yusril pada Senin (20/5/2024).

Dijelaskan Yusril, meski keluar dari partai, ia akan tetap terlibat secara intens dalam kegiatan kepartaian.

Baik sebagai akademisi maupun sebagai profesional di bidang hukum dan pemerintahan.

Menurutnya, dengan membebaskan diri dari ikatan partai, ia merasa lebih leluasa bergerak dan berbuat.

"Katakanlah saya dapat bertindak sebagai seorang negarawan yang mengatasi segala faham dan golongan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Yusril.

Dengan demikian, kata Yusril, dirinya bisa lebih optimal menggunakan segala kemampuan dan keahlian untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa.

"Katakanlah dalam membangun kehidupan hukum, demokrasi dan konstitusi, tanpa beban anggapan memperjuangkan kepentingan partisan," jelas Yusril.

Yusril mengungkapkan, jejak keterkaitan historisnya dengan PBB yang menganut ideologi modernisme Islam tidak akan akan pernah hilang.

Meksipun selama ini menjabat sebagai Ketua Umum PBB, pandangan-pandangannya soal konstitusi, hukum, dan demokrasi adalah murni sebagai seorang profesional akademikus, tidak mencerminkan pandangan partisan. 

Baca juga: Jadi Penjabat Ketua Umum PBB Pengganti Yusril, Fahri Bachmid Ingin Sukseskan Pilkada Serentak 2024

"Apalagi ketika saya berada di luar partai, profesionalitasnya tentu akan lebih mengedepan," ujar Yusril.

Menyusul mundurnya Yusril dari jabatan Ketua Umum PBB, kini Fahri Bachmid didapuk menjadi penggantinya.

Keputusan itu diambil melalui sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) di DPP PBB, Jakarta pada Sabtu (18/5/2024).

Diketahui, MDP adalah lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah serta badan-badan khusus dan otonom PBB.

Keputusan tersebut di antaranya, perubahan terbatas AD/ART dan memilih seorang penjabat ketua umum.

Permintaan pengunduran diri Yusril pun diterima oleh peserta MDP.

Dalam pemungutan suara itu, Ketua Mahkamah Partai PBB Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara, sementara Sekjen PBB Afriansyah Noor memperoleh dukungan 20 suara. 

"Sesuai ART PBB, MDP mensahkan Dr Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB defenitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," kata Yusril.

Dengan demikian, pergantiannya dengan Fahri Bachmid telah berjalan secara demokratis, sah dan konstitusional dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

"Selanjutnya perubahan terbatas AD/ART PBB dan terpilihnya Penjabat Ketua Umum ini akan dituangkan dalam Akta Notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan UU Partai Politik," pungkas Yusril.

Baca juga: Profil Fahri Bachmid Ketua Umum PBB Pengganti Yusril, Pembela Jokowi-Maruf Hingga Prabowo-Gibran

Keputusan mundurnya Yusril turut ditanggapi Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mengaku tidak tahu menahu apakah Yusril akan bergabung ke dalam pemerintahan.

"Mengenai pertanyaan soal Pak Yusril, kita kan sampai saat ini belum tahu mengenai siapa dan tempatnya di mana."

"Mengenai kementerian-kementerian yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Dasco mengaku dirinya masih fokus untuk mengkaji program-program yang akan dibawa Prabowo saat terpilih menjadi presiden mendatang.

"Karena sampai saat ini kita masih dalam hal pengkajian program unggulan dari presiden terpilih," jelas dasco.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku/Igman Ibrahim)