Sri Mulyani Blak-blakan Komunikasi dengan Tim Prabowo Susun APBN Tahun 2025
Sri Mulyani menambahkan, komunikasi dengan pemerintahan baru perlu dijaga agar ada kesinambungan pembangunan.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan dirinya berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya, terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025.
Sri Mulyani mengatakan, komunikasi itu penting agar program-program prioritas dan unggulan Prabowo-Gibran bisa terlaksana dalam APBN 2025.
"Kami terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk Pak Prabowo, sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Baca juga: Menkeu: APBN Pemerintahan Prabowo-Gibran Defisit 2,45-2,82 Persen dari PDB
Sri Mulyani menambahkan, komunikasi dengan pemerintahan baru perlu dijaga agar ada kesinambungan pembangunan.
Sehingga, lanjut Sri Mulyani, program-program prioritas Prabowo-Gibran bisa didukung dengan anggaran yang memadai.
"Sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas kemauannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu," pungkas Sri Mulyani.
Baca juga: PDIP Klaim Tak Kenal Istilah Oposisi, tapi Belum Nyatakan Gabung Pemerintah Prabowo-Gibran
Ada pun pada Rapat Paripurna hari ini yang mengagendakan penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen sampai 5,5 persen.
Dia yakin target tersebut bisa tercapau dengan komitmen dan kerja sama berbagai pihak.
"Kami optimistis, dengan kerja keras dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas yang pada tahun 2025, diperkirakan berada pada kisaran 5,1 persen - 5,5%," katanya dalam rapat di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024)