2. Belajar dari permasalahan penyelenggara pada Pemilu Serentak 2024, DKPP perlu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara aktif pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil menjadi hal penting untuk dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggara dari tingkat pusat hingga daerah.

3. DKPP bersama dengan Bawaslu juga harus bersifat proaktif dalam melakukan pengawasan tiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan KPU agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menutup celah potensi terjadinya pelbagai bentuk kecurangan. Pembiaran atas pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara akan berdampak pada kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.