TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan pemerintahan terpilih ke depan tentang janji pemberantasan korupsi.

Mahfud sebelumnya melihat paradoks pada janji pemberantasan korupsi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, semua rakyat, termasuk dirinya senang dengan janji pemberantasan korupsi Prabowo.

Akan tetapi, ia tidak melihat langkah-langkah sementara terkait hal itu saat ini.

Langkah-langkah yang ada saat ini, kata dia, belum mengindikasikan adanya keseriusan dalam pemberantasan korupsi.

"KPK ini mau diapakan? Yang sudah jelas terasa (KPK) itu jauh berbeda dengan KPK-KPK sebelumnya. Sekarang ini KPK ini dapat dikatakan sudah disfungsi. Ya hanya formalitas. Malah Kejaksaan Agung sekarang yang meroket kan?" kata Mahfud di kanal Youtube Mahfud MD Official pada Selasa (21/5/2024).

"KPK ini sekarang ya seperti itu. Terus mau diapakan? Apa yang mau dikerjakan pemerintahan Pak Prabowo nanti untuk KPK ini? Saya belum melihat langkah-langkah apa sih untuk memberantas korupsi? Untuk menegakkan hukum? Langkah-langkahnya apa?" sambung dia.

Baca juga: Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri ke SYL Lama Tak Terdengar, Dihentikan?

Menurut Mahfud, janji komitmen Prabowo sebagai presiden terpilih soal pemberantasan korupsi adalah yang paling diinginkan rakyat.

Akan tetapi, menurutnya justru itu yang sekarang sedang sangat menghantui dan mencemaskan bangsa.

Ia pun mengaku pesimistis ke depannya pemberantasan korupsi akan semakin melemah.

"(Saya) Belum melihat (wajah pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo). Saya malah masih agak pesimis. Kalau seperti ini, nanti akan lemah, lemah, lemah. Dibuatkan lagi UU untuk melemahkan. Yang sudah kuat nanti diuji ke MK. Yang menguji ke MK itu tidak harus pemerintah, bisa (secara teori) menggunakan tangan orang lain kan?" kata dia.