Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) disebut-sebut meminta pin emas Menteri kepada anak buahnya.

Permintaan itu diungkap oleh Protokol Menteri PertanianProtokol Menteri Pertanian, Rininta Octarini saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi yang menyeret SYL sebagai terdakwa.

Baca juga: Anak SYL Disebut Sering Palak Protokoler Kementan: Tiket Pesawat Kelas Bisnis Hingga Kue Ulang Tahun

Tak hanya pin emas Menteri, SYL juga disebut-sebut meminta handphone, kacamata, dan parfum.

"Kalau barang biasanya bapak meminta langsung ke saya disampaikan di ruangan. Beberapa kali minta dibelikan parfum, atau handphone, kacamata, dan pernah minta dibuatkan pin menteri dari emas," ujar Rini saat bersaksi dalam persidangan Rabu (22/5/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Untuk handphone, menurut Rini, SYL pernah meminta Samsung Jet4 dan iPhone.

Baca juga: Kubu Eks Mentan SYL Klaim Perjalanan Umrah ke Arab Saudi Bukan Kepentingan Pribadi: Ada MoU di Mekah

Samsung Jet4 diminta SYL pada tahun 2023. Saat itu SYL disebut-sebut langsung menunjuk Biro Umum Kementan untuk memenuhi permintaannya.

"Di jawaban saudara di poin 8 ada disebutkan Handphone Samsung Jet 4 tahun 2023 yang bayar Kepala Biro Umum Kementan, saudara Sukim, betul?" tanya jaksa penuntut umum, membcakan berita acara pemeriksaan (BAP) Rini.

"Iya betul," jawab Rini.

Sedangkan permintaan iPhone, dipenuhi oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

"Ada 1 minta ke SDM. iPhone," ujar Rini.

Kemudian, Rini juga mengungkap adanya permintaan iPad dari SYL yang ditujukan bagi Balitbang Kementan.

"Salah satunya ketika Pak Menteri minta disiapkan iPad, waktu itu bapak menyampaikan mintakan ke Litbang," kata Rini.

"Langsung ditunjuk oleh SYL?" tanya jaksa, memastikan.

"Iya betul."

Baca juga: Paras Cantik Andi Tenri alias Bibie, Cucu SYL Berhonor Rp10 Juta dan Pakai Mobil Negara Toyota Nav

Adapun untuk parfum, dipenuhi oleh Biro Umum Kementan beberapa kali dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sekali.

Permintaan ke Ditjen PSP lantaran SYL mempertanyakan parfum yang dipakai Dirjennya.

"Pak menteri sendiri yang sebut itu PSP?" tanya jaksa.

"Karena waktu itu pak menteri bilang coba tanyakan apa itu parfum yang dipakai Pak Ali Jamil. Jadi saya koordinasi dengan Sespri Pak Ali Jamil," jawab Rini.

"Berapa kali itu parfum?"

"Kalau di Biro umum beberapa kali," kata Rini.

Sebagai informasi, dalam perkara ini jaksa KPK sebelumnya telah mendakwa SYL menerima gratifikasi Rp 44,5 miliar.

Total uang tersebut diperoleh SYL selama periode 2020 hingga 2023.

"Bahwa jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar total Rp 44.546.079.044," kata jaksa KPK, Masmudi dalam persidangan Rabu (28/2/2024) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uang itu diperoleh SYL dengan cara mengutip dari para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Menurut jaksa, dalam aksinya SYL tak sendiri, tetapi dibantu eks Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta dan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono yang juga menjadi terdakwa.

Selanjutnya, uang yang telah terkumpul di Kasdi dan Hatta digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya.

Berdasarkan dakwaan, pengeluaran terbanyak dari uang kutipan tersebut digunakan untuk acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, nilainya mencapai Rp 16,6 miliar.

"Kemudian uang-uang tersebut digunakan sesuai dengan perintah dan arahan Terdakwa," kata jaksa.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dakwaan pertama:
Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua:
Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan ketiga:
Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.