TRIBUNNEWS.COM - Pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, muncul kabar kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN).

Kenaikan UKT sempat menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sejumlah mahasiswa di berbagai kampus pun melemparkan protes atas kenaikan ini.

Di antaranya mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Sumatera Utara (USU), hingga Universitas Riau (Unri).

Meski kini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, membatalkan kenaikan biaya UKT, tetapi Presiden Jokowi mengatakan ada kemungkinan kenaikan itu akan berlaku tahun depan.

Sementara itu, presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto justru bertekad untuk meringankan UKT di PTN.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Prabowo terkait UKT yang dirangkum Tribunnews.com.

Kemungkinan Naik pada 2025

Sebelumnya, Nadiem membatalkan kenaikan UKT usai dipanggil Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN," ucapnya.

Nadiem mengatakan tidak akan ada kenaikan UKT buat semua mahasiswa pada tahun ini. Kemendikbud akan mengevaluasi permintaan UKT yang diajukan perguruan tinggi.

Baca juga: Tak Cuma Batalkan Kenaikan UKT, Komisi X DPR Desak Nadiem Makarim Cabut Permendikbud 2/2024

"Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut dan kami akan mengevaluasi satu per satu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tapi itu pun untuk tahun berikutnya," tutur Nadiem.

Ia mengatakan, informasi lebih rinci akan dijelaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan sesegera mungkin.

Menurutnya, keputusan membatalkan kenaikan UKT tersebut diambil setelah pihaknya mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat, mahasiswa, dan keluarga. 

Nadiem menyebut nantinya kenaikan UKT harus mempertimbangkan asas keadilan.

"Sekali lagi terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor dan lain yang sudah memberikan kita berbagai macam masukan jadi ini akan segera kita lakukan," ujarnya.

Kemudian, pada Senin malam di Istora Senayan, Jakarta, Jokowi menegaskan bahwa kenaikan UKT pada tahun ini dibatalkan.

"Saya memberikan pertimbangan-pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan."

"Tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud, ya, tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud," tuturnya.

Jokowi menyebut kenaikan UKT di setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga ada kemungkinan kenaikannya akan terjadi pada tahun depan, yakni 2025.

"Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ya, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud, akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini," terangnya.

Namun, sebagaimana diketahui, pada tahun depan pemerintahan sudah bukan di bawah kendali Jokowi, melainkan Prabowo selaku presiden terpilih.

Lantas seperti apa pandangan Prabowo terkait biaya UKT? Simak pernyataan yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Kalau Bisa Minim atau Gratis

Prabowo Subianto menyebut dirinya bertekad untuk meringankan UKT di perguruan tinggi negeri.

Oleh sebab itu, ia akan bekerja keras mewujudkan keinginannya tersebut.

"Apalagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis."

"Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” kata Prabowo dalam acara wawancara eksklusif stasiun TV swasta bertajuk "Prabowo Subianto Berbicara untuk Indonesia", Rabu (22/5/2024). 

Prabowo menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah setelah Orde Baru.

Dunia pendidikan, tutur eks Danjen Kopassus itu, menjadi industri yang menganut nilai kapitalisme.

"Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa menjadi market, padahal ini adalah public goods, kewajiban sosial bagi suatu negara," tegas Prabowo. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pemerintah akan mencari cara untuk meningkatkan perbaikan dalam dunia pendidikan.

Salah satu program yang diharapkan membantu menambah penghasilan negara dengan signifikan adalah hilirisasi industri yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini.

“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” tuturnya.

(Tribunnews.com/Deni)