TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memberi sinyal akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jika itu terjadi maka PDIP sangat mungkin akan mendapatkan kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sinyal koalisi itu muncul setelah elite Partai Gerindra dan PDIP mengakui ada komunikasi antara dua partai yang berlawanan di Pilpres 2024 itu.

"Ya komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar. Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi seringkali tujuan kita sama," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani  di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra yang  juga presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ya, akan (ada pertemuan). Insya Allah," kata Puan di kompleks Gedung DPR, Selasa (10/9/2024).

Seperti diketahui Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Gibran Rakabuming Raka mendampinginya sebagai wakil presiden RI.

Prabowo-Gibran kabarnya kini mulai menseleksi calon menteri yang membantunya di pemerintahan lima tahun ke depan. 

3 Alasan PDIP Tak Mungkin Koalisi ke Kabinet

Pengamat Politik Ray Rangkuti tidak yakin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan membawa partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menyebut tiga alasan utama.

Pertama, kata dia, secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP  jika gabung koalisi Prabowo-Gibran.

"Akan jauh lebih strategis jika tetap mereka di luar (koalisi)," ujarnya, Kamis (19/9/2024).