TRIBUNNEWS.COM - Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bisa mempercepat proses perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjeratnya.

Diketahui hingga kini KPK masih memproses kasus dugaan TPPU Eks Mentan SYL ini.

KPK disebut akan kembali mendakwa eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu atas dugaan gratifikasi dan TPPU dengan total nilai mencapai Rp 104,5 miliar.

SYL beralasan, usianya kini sudah menginjak 70 tahun, sehingga ia ingin proses TPPU ini bisa dipercepat dan tidak ditunda.

“Izin Yang Mulia, dengan umur saya yang (sudah) 70 tahun, saya bermohon kalau mungkin ada proses TPPU, bisa dilanjutkan atau jangan ditunda,” kata SYL dalam sidang kasus dugaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/6/2024).

Bahkan SYL menyebut kini dirinya makin kurus seiring berjalannya proses persidangan.

“Saya makin kurus ini. Oleh karena itu, segeranya boleh, namanya bermohon."

“Pengadilan TPPU itu bisa dilanjutkan saja atau seperti apa Pak, ini cuma bermohon saja. Terima kasih,” sambung SYL.

Menanggapi permohonan SYL, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menegaskan, perkara yang tengah diusut oleh KPK seluruhnya ada di tangan KPK.

Selanjutnya pengadilan bersifat pasif dan hanya bisa menunggu pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum untuk bisa diperiksa dan diadili dalam proses persidangan.

“Ini kan kami tidak bisa memerintah, pengadilan itu pasif, bukan aktif memerintah penuntut umum untuk menyerahkan semua perkara ke pengadilan, endak (tidak)."

“Itu adalah hak penyidikan dan penuntutan, kalau masalah perkara TPPU kan saya hanya baca di berita-berita saja, lagi diproses sekarang. seperti itu,” jelas Hakim Rianto.

Baca juga: Anak Buah Ungkap Penyidik KPK Sampai Menginap saat Geledah Rumah Dinas Eks Mentan SYL

Pejabat Kementan Gelontorkan Rp 6,8 Miliar Selama 4 Tahun untuk Kebutuhan SYL

Dalam sidang yang sama, Pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) membeberkan bahwa dia menggelontorkan dana hingga Rp 6,8 miliar untuk kebutuhan eks menteri, SYL.

Saksi yang membeberkan adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nuryamsi.

"Kalau untuk Badan Penyuluhan Pengembangan SDM total berapa dari beliau jadi menteri?" tanya Hakiim Ketua, Rianto Adam Pontoh kepada saksi Dedi.

"Totalnya semua itu ada di BAP. Kalau saya tidak salah ingat kurang lebih 6,8 miliar," jawab Dedi.

Menurut Dedi, permintaan uang dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang dipimpinnya terjadi selama empat tahun lamanya, sejak SYL menjabat menteri hingga 2023.

"Selama 4 tahun," katanya.

Permintaan-permintaan SYL, kata Dedi kerap disampaikan melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono.

Terkadang permintaan disampaikan melalui telepon, kadang melalui rapat-rapat.

Saat ditelepon, Dedi sebagai Eselon I diminta untuk segera menyelesaikan permintaan-permintaan.

Kemudian dalam rapat, Kasdi sebagai Sekjen juga disebut-sebut kembali mengingatkan pemintaan tersebut.

"Ditagih oleh siapa, biasanya siapa yang nagih?" tanya Hakim Pontoh.

Baca juga: Eks Jubir KPK Febri Diansyah Ungkap Rencana SYL Bayar Honor Pengacara Pakai Uang Kementan

"Kalau saya Pak Kasdi," kata Dedi.

"Cara menagihnya itu bagaimana? Saudara ditelepon atau didatangi saudara atau bagaimana? kata Hakim Pontoh.

"Ditelepon seringnya."

"Apa yang disebutkan di telepon itu?" ujar Hakim.

"Segera selesaikan. Lalu setelah rapat juga misalnya rapat Eselon I dengan Sekjen biasanya Pak Sekjen waktu itu mengingatkan lagi," kata Dedi.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ashri Fadilla)

Baca berita lainnya terkait Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian.