TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Jokowi menyatakan, pemberian izin usaha pertambangan (IUP) tersebut mempunyai persyaratan yang ketat.

Jadi, izin itu tidak serta-merta dilakukan tanpa adanya perhitungan.

"Yang diberikan itu adalah sekali lagi, badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, izin tambang akan diberikan kepada koperasi atau badan usaha yang berada di bawah ormas.

Artinya, izin tambang itu diberikan bukan kepada ormasnya, melainkan kepada sayap-sayap ormas yang fokus di bidang bisnis.

Dengan demikian, ormas nantinya akan mampu mengelola usaha pertambangan tersebut.

"Baik itu diberikan kepada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lain. Jadi badan usahanya yang diberikan, bukan ormasnya," tegas Jokowi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 atas perubahan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Aturan yang mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola tambang tertuang dalam pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024.

Baca juga: Ormas Keagamaan Ingin Punya Izin Tambang Tetap Urus Hal Teknis di Kementerian ESDM

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," tulis pasal 83A ayat 1 beleid.

Luhut Tekankan Perlu Ada Pengawasan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut menanggapi mengenai izin ormas mengelola tambang tersebut.

Menurutnya, pemerintah mempunyai niat baik karena ingin membantu ormas keagamaan, agar tidak bergantung pada sumbangan terus menerus.

"Mungkin ada tambang yang sudah jalan, mereka (ormas keagamaan) diikutsertakan, diberikan saham," ujar Luhut dalam acara talkshow bertajuk "Ngobrol yang Paten-paten Aja Bareng Menko Marinves" di Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).

"Jadi, tujuannya sebenernya supaya ormas keagamaan ini juga bisa membantu umat untuk mungkin (membangun, red) rumah ibadah, sekolah, dan sebagainya dari situ," lanjutnya.

Kendati demikian, Luhut menekankan, perlu adanya pengawasan yang dilakukan bersama-sama.

Sebab, menurutnya, pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini sangat rawan konflik kepentingan.

"Ya, sangat (rawan konflik kepentingan). Memang mesti kita ramai-ramai awasi. Jangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi dia," pungkas Luhut.

Tak jauh berbeda dengan Luhut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas akan jauh lebih efektif, ketimbang membuat proposal permintaan dana setiap kali diperlukan.

"Pertimbangannya itu tadi, karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa, mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional," tuturnya.

Pemberian izin ini, kata Siti, merupakan bentuk pemberian produktivitas kepada masyarakat melalui ormas.

"Jadi ruang-ruang produktivitas rakyat apa pun salurannya harusnya diberikan. Maka ada hutan sosial diberikan kepada rakyat."

"Ada misalnya nanti, petugas-petugas yang di bawah banget, yang miskin itu juga harusnya dipikirkan, karena produktif itu kan hak rakyat yang harus diperhatikan oleh negara," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta Ibrahim)