Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza akan melalui proses rekrutmen.

Namum demikian, kata dia, satuan TNI yang akan merekrut pasukan tersebut masih direncanakan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Kamis (6/6/2024) kemarin Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan rencananya ia akan membentuk Brigade Komposit dalam misi pengiriman pasukan pemelihara perdamaian ke Gaza tersebut.

Brigade komposit tersebut, kata dia, yang terdiri dari seribu sampai tiga ribu pasukan.

"Tentunya ada proses rekrutmen dan satuan yang akan dipilih masih dalam perencanaan," kata Gumilar saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (7/6/2024).

Sebagaimana diketahui, saat ini TNI juga tengah menyelesaikan proses administrasi dengan PBB terkait rencana misi kemanusiaan tersebut.

Baca juga: Indonesia Mengatakan TNI Sedang Siapkan Brigade Penjaga Perdamaian di Gaza, Sebanyak 1.212 Personel

Namun demikian, kata dia, leading sector untuk diplomasi dengan pihak PBB yakni Kementerian Luar Negeri.

"Terkait diplomasi dengan PBB adalah Kemenlu yang menjadi leading sector," kata Gumilar.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan pihaknya akan menaati prosedur administrasi yang telah ditetapkan PBB terkait rencana misi kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian ke Gaza Palestina.

Agus mengatakan, sesuai prosedur, untuk bergabung dengan satuan dan misi baru penugasan PBB terdapat empat tahapan pledging atau komitmen.

Baca juga: Panglima TNI Pastikan Misi Kemanusiaan dan Perdamaian Ke Gaza Taati Prosedur PBB

Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah RI tersebut, kata Agus, telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministrial Meeting di Ghana pada tanggal 5 sampai 6 Desember 2023 yang lalu.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (6/6/2024).

"Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang, saat ini telah masuk proses pendaftaran atau tingkat level 1," kata Agus dikutip dari kanal Youtube Komisi I DPR RI Channel pada Kamis (6/6/2024).

"Apabila mandat tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2," sambung Agus.

Pada tingkat 1 pledging saat ini, kata Agus, beberapa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran.

Untuk dokumen yag menjadi tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of orginization, daftar alutsista yang digunakan, daftar self sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personel terkait penentuan satuan stand by, seleksi, pelatihan, dan stand by force.

Saat ini, kata Agus, surat pendaftaran dan data organisasi serta tugas baik bidang personel dan materil sudah dilengkapi.

Namun demikian, kata Agus, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti.

Hal tersebut, kata Agus, di antaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan presiden tentang pledging yang saat ini masig diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRS kepada PBB.

Selain itu, kata dia, untuk kesiapan personel dan materil serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu diperhatikan bersama guna menyukseskan keputusan politik negara.

Ia mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait.

Kementerian tersebut di antaranta Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes.

Rapat dilaksanakan pada 27 Mei dan 3 Jumi 2024 di Jakarta.

Ia melaporkan bahwa Kemlu menyampaikan misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini nerupakan misi Joint Humanitarian Operation.

Tentunya, kata dia, operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina.

"Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN," kata Agus.

"Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi denga Cyprus, Uni Eropa dan AS untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi," sambung dia.

Ia menegaskan pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.

Mabes TNI, kata dia, sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke PBB.

"TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumah sakit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah," kata Agus.