TRIBUNNEWS.COM - Program dari pemerintah yakni Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diusulkan agar ditunda sampai 2027.

Hal tersebut telah disepakati oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Adapun sistem Tapera itu menggunakan kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tapera, hingga menimbulkan pro kontra bahkan kemarahan rakyat.

Kemarahan rakyat itulah yang membuat Basuki menyesali program Tapera ini.

"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," katanya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Menurut Basuki, apabila ada usulan penundaan dari DPR dan MPR, Basuki dan Sri Mulyani akan menyepakati hal tersebut.

"Jadi kalau misalnya ada usulan (penudaan), apalagi DPR misalnya, Ketua MPR (minta) untuk diundur, menurut saya dan saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) juga kita akan ikut (sepakat menunda)" ujar Basuki.

Basuki sendiri berpendapat, program Tapera ini tidak perlu tergesa-gesa penerapannya.

Terlebih lagi, jika belum siap dijalankan.

Menteri PUPR itu menyebutkan, pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera itu sejak 2016 silam.

Kemudian, ia dan Sri Mulyani melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur sampai 2027.

Baca juga: Iuran Tapera Tuai Polemik, Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Masyarakat Berpenghasilan Rendah

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah, sampai 2027," ujarnya.

Oleh karenanya, Basuki mengaku setuju jika DPR atau MPR mengusulkan iuran Tapera tersebut ditunda.

Sebab, menurutnya, program Tapera ini juga harus melihat kesiapan masyarakat.

Jokowi Didemo agar Cabut Tapera

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bersama ribuan buruh menggelar demo untuk memprotes program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari pemerintah, Kamis (6/6/2024).

Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Sebab, program tersebut dianggap menyengsarakan rakyat, terutama para buruh yang upahnya dipotong 2,5 persen dan perusahaan 0,5 persen untuk iuran Tapera.

Padahal, hunian merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28 (h) UU 1945.

Said menekankan, seharusnya pemerintah menyiapkan rumah hunian terlebih dahulu, melalui Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) seperti yang sudah ada saat ini.

Baru, nantinya rakyat yang akan mendapatkan rumah itu dimintai iuran untuk menyicil pembayarannya.

"Di seluruh provinsi dibangun misal ada Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3. Setelah rumahnya dibangun dari anggaran negara atau APBN, baru disiapkan cicilan yang akan dibayar oleh yang akan mendapatkan rumah," ucap Iqbal, dikutip dari Wartakotalive.com.

Iqbal lantas mencontohkan, pemerintah nanti bisa membangun 1 juta rumah hunian untuk para pekerja atau buruh di seluruh Indonesia.

Setelah itu, pemerintah menyiapkan formula cicilannya.

Sehingga, gaji para buruh nantinya sudah jelas dipotong untuk membayar cicilan hunian mereka tersebut.

Sementara, Tapera yang digaungkan pemerintah itu belum jelas huniannya, tapi sudah diminta untuk ikut iuran.

"Kalau sekarang kan (Tapera) dipotong dulu iuran rumahnya enggak tahu. Nah solusinya bangun dulu rumah 1 juta hunian oleh negara melalui APBN dan APBD," imbuhnya.

Iqbal juga menanyakan mengenai lokasi hunian perumahan yang dijanjikan pemerintah tersebut.

"Sekarang pertanyaannya iuran sudah dipotong terus rumahnya di mana? Dulu tahun tahun 80-90, seorang PNS, prajurit TNI-Polri begitu dia dipotong iuran rumah, dia sudah tahu, oh rumahnya di Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3, di Bekasi, di Depok, Tangerang, di Jakarta Perumnas Pondok Kopi," kata Iqbal, Kamis.

Atas dasar tersebut, Iqbal menuding pemerintah tidak niat memberikan rumah untuk rakyatnya.

Apalagi, dilihat dari pihak yang mengeluarkan iuran, yakni hanya pekerja dan perusahaan, pemerintah malah bertugas mengelola uangnya saja.

Maka dari itu, Iqbal dan ribuan buruh menolak keras program Tapera yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintah tersebut.

"Hari ini coba kalian tanya sama BP Tapera dan Menteri-Menteri itu rumahnya di mana, programnya dijalankan upahnya dipotong. Pertanyaannya sederhana tanya dulu rumahnya di mana."

"Memang niatnya nggak mau ngasih rumah kok, hanya mau motong uang masyarakat, kami menolak terhadap program Tapera, cabut PP Nomor 21 Tahun 2024," tegas Iqbal.

Program Tapera Dinilai Tak Rasional

Program Tapera juga dinilai sangat tidak rasional, jika dihitung berdasarkan nilai uang yang dipotong dari pekerja dan perusahaan.

Adapun, potongan untuk Tapera sebesar Rp105.000 per bulan.

Sedangkan rata-rata upah butuh adalah Rp3,5 juta per bulan.

Jika dikali selama 12 bulan atau setahun, duit yang terkumpul hanya sejumlah Rp12,6 juta.

Sementara jika tabungannya mencapai 20 tahun, totalnya Rp25,2 juta.

Menurut Iqbal sendiri, tidak ada rumah dengan harga sekian.

Bahkan, tak akan cukup untuk sekadar membayar uang muka untuk rumah tersebut.

"Mana ada rumah harganya Rp 12,6 juta sampai Rp 25,2 juta, bahkan sekadar untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup."

"Jadi Tapera didesain hanya untuk tidak punya rumah, pertanyaan nya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa?" ucap Iqbal.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Desak Jokowi Cabut PP Tapera, Buruh Ancam Demo Serentak di Seluruh Nusantara

(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam) (Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri)