Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais yang meminta presiden dipilih lagi dari MPR RI mendapatkan sejumlah penolakan dari partai politik.

Tak terkecuali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera memahami usulan pemilihan presiden dari MPR RI karena adanya masalah politik mengenai maraknya politik uang. Politik berbiaya tinggi ini menimbulkan oligarki politik.

Baca juga: Respons Demokrat dan PDIP soal Amien Rais Setuju Presiden Kembali Dipilih MPR RI

"High cost politik, politik berbiaya tinggi ini melahirkan oligarki politik yang rupanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politik atau politik saling kunci karena bandarnya itu biasanya sudah ada titip pesan supaya ada target-targetnya," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (7/6/2024).

Ia menjelaskan oligarki politik yang sekarang terjadi menimbulkan kerugian di masyarakat. Sebab, para elite politik yang terpilih nantinya hanya akan mengedepankan kepentingan bandar oligarki.

Baca juga: Ada yang Ingin Presiden Dipilih MPR Seperti Orba, NasDem: Kalau Pemimpinnya Gamang Jangan Set Back

Itulah kenapa, kata Mardani, masalah ini harus dapat segera dilawan. Akan tetapi, caranya bukan dengan cara mengubah sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung atau melalui MPR RI.

"Pandangan saya melawannya cuma tidak bisa dengan pendekatan yang parsial, tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana menghidupkan partai politik, menghidupkan sirkulasi kepemimpinan di partai politik," katanya.

Mardani mengungkapkan salah satu cara untuk memberantas masalah politik uang dengan cara menghidupkan whistle blower yang ada di KPK. Siapa pun pihak yang melaporkan kasus politik uang mendapatkan imbalan dari negara.

"Di KPK itu seorang whistle blower atau peniup pluit yang melaporkan kasus korupsi biasanya dari dalam, sama money politik dari dalam. Itu kalau di KPK itu maksimal bisa mendapatkan 2 persen dari dana negara yang bisa diselamatkan. Kalau di UU pemilu kita terbalik. Mereka yang melaporkan money politik bisa diancam money politik juga karena menerima amplop," jelasnya.

Baca juga: Amien Rais Usul Presiden Dipilih MPR Lagi, PDIP Tegas Menolak

Oleh karena itu, ia pun mengharapkan penyelesaian politik uang tidak hanya bisa diselesaikan dengan pemilihan presiden dari MPR RI.

"Nah ini yang harus kita panjang kali lebar jadi tidak bisa kalau rumahnya bocor kita geser sofanya. Tapi gentengnya kita tidak perbaiki, jadi betul-betul seksama kita perhatikan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais mengaku setuju jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi. 

Hal itu ia sampaikan usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).