Pemerintah sudah cukup lama menyusun aturan soal Tapera terhitung sejak tahun 2016.

Akibat besarnya penolakan dari bawah, Basuki menilai perlunya agar Tapera diundur hingga tahun 2027.

Pembicaraan pengunduran Tapera ini, diakuinya juga sudah dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kedua menteri andalan Jokowi ini sudah sepakat untuk meredam kemarahan rakyat.

“Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust sehingga kita undur ini sudah, sampai 2027,” ujarnya.

Basuki mengaku setuju jika DPR atau MPR mengusulkan iuran Tapera diundur.

Sebab program Tapera menurutnya harus melihat kesiapan masyarakat.

“Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, ketua MPR untuk diundur, menurut saya saya sudah kontak dengan Buk Menteri Keuangan juga kita akan itu,” tutur Basuki.

“Pemerintah merasa perlu ada cakupan skema yang lebih luas, hingga muncul skema Tapera ini,” tukasnya.

Kritik program Tapera juga diungkapkan anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri.

Ia melontarkan kritik pedas terkait potong gaji karyawan untuk iuran Tapera.

Dia menegaskan bahwa subsidi itu kewajiban warga negara, bukan sesama warga negara.

“Kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan, ‘Ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu’. Mohon maaf, Pak, subsidi itu kewajiban negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi,” katanya.

Kalau sesama warga negara namanya gotong royong. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi, Pak, mohon penjelasan tentang Tapera,” pungkasnya.

Bikin Ekonomi Jeblok