Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pansel Capim KPK Coret Calon yang Tak Patuh LHKPN
Koalisi Masyarakat Sipil meminta calon-calon pimpinan KPK yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN dicoret.
Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil meminta Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim-Dewan KPK) mencoret calon-calon pimpinan KPK yang tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang tergabung dalam Koalisi itu menuturkan, kepatuhan dalam pelaporan LHKPN menjadi salah satu bentuk integritas yang dimiliki calon pemimpin lembaga antirasuah tersebut.
"Kami mendorong agar kepatuhan LHKPN dilakukan screening-nya sejak seleksi administrasi berlangsung. Jadi kalau ada penyelenggara negara atau mantan penyelenggara negara tidak patuh LHKPN baik terlambat atau tidak melapor, mereka (Pansel) harus sedini mungkin mencoret calon yang bersangkutan," kata Kurnia saat bertemu dengan Pansel KPK bersama organisasi sipil lainnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).
Kurnia juga mendorong Pansel menghapus stigma bahwa pimpinan KPK harus diisi oleh orang dari institusi penegak hukum.
Menurut dia, pandangan tersebut adalah pandangan yang keliru.
Sebab, berdasarkan UU, tidak ada kewajiban pimpinan KPK diisi oleh penegak hukum.
"Malah justru akan rawan menimbulkan konflik kepentingan," katanya.
Di sisi lain, pihaknya mendesak agar Pansel mampu menjemput bola dalam menjaring calon pimpinan KPK.
"Karena mencari, meminta seseorang mendaftar sebagai pimpinan maupun Dewas bukan persoalan yang mudah. Banyak pihak meragukan baik meragukan Pansel, meragukan pemerintah saat ini, maupun meragukan kelembagaan KPK. Mereka harus memiliki list orang-orang yang kompeten," kata Kurnia.
Kurnia juga meminta agar pansel akomodatif, bukan hanya membuat forum audiensi dengan akademisi dengan masyarakat sipil, melainkan mempertimbangkan pula masukan dari masyarakat.
"Kami mendorong orang-orang yang kredibel, kompeten, berintegritas, untuk maju, mendaftar sebagai pimpinan dan dewas," pungkas dia.
Baca juga: Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Laporkan Penyidik Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK
Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim Dewasa KPK) menggelar pertemuan dengan sejumlah LSM dan akademisi.
Pertemuan berlangsung di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Senin (10/6/2024). Tampak Wakil Ketua KPK Laode Syarif.