TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah program BP LNG Tangguh mulai dipertanyakan publik belakangan ini.

Anggota DPD RI Filep Wamafma mengatakan sorotan tajam tertuju pada program-program yang didanai dari CSR dan merupakan bagian cost recovery yang berhulu pada Dana Bagi Hasil (DBH), misalnya sejumlah PT Subitu di Bintuni.

“Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih satu tahun, saya bekerja keras mengadvokasi masyarakat adat Bintuni terkait hak-hak dasar mereka yang menurut saya tidak mereka peroleh dari beroperasinya LNG Tangguh. Saya menemukan bahwa transparansi penggunaan dana CSR sebagai cost recovery di LNG Tangguh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, khususnya kalau kita bicara soal Subitu,” ujar Filep kepada media pada Selasa (18/6/2024).

Baca juga: Irman Gusman Boleh Ikut Pemilihan DPD RI, KPU: Kami Laksanakan Sesuai Amar Putusan MK

Menurut dia soal Subitu ini, dirinya  sudah temukan fakta di lapangan yang  berbanding terbalik dengan klaim BP Tangguh.

Senator asal Papua Barat ini bahkan mengklaim memiliki data yang cukup lengkap terkait keberadaan Subitu.

Ia pun menyebutkan bahwa terdapat tiga persoalan mendasar berkaitan dengan masalah Subitu ini.

“Saya punya data yang menurut saya cukup lengkap dan valid terkait Subitu. Yang jelas ada 3 masalah besar yang dapat saya simpulkan, pertama, tentu saja soal transparansi.  Lalu produksi pakaian dari Subitu Karya Busana (SKB), mampu berapa?” ujarnya.

“Kemudian, yang kedua, persoalan akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap Subitu?” tegasnya.

Baca juga: MK Nyatakan Irman Gusman Bisa Ikut PSU Pileg DPD RI dengan Syarat Akui Mantan Narapidana

Selanjutnya, persoalan ketiga adalah soal kontinuitas atau keberlanjutannya.

Salah satu contoh, ia menyinggung terkait kapal-kapal dari Subitu Trans Maritim (STM) apakah masih beroperasi normal dengan normal atau Subitu Mart, bagaimana kinerja keberlanjutannya.

Bahkan Filep mengutarakan bahwa sejak didirikan, PT-PT Subitu ini didampingi oleh PUPUK yakni sebuah lembaga pendamping UMKM, bukan untuk bisnis skala besar.

“Kini BP menggunakan konsultan pengganti PUPUK. Apakah 9 tahun PT-PT Subitu didirikan hingga kini masih terus didampingi konsultan? Lalu sampai kapan PT-PT ini bisa mandiri?" ujarnya.

Terkait tiga masalah di atas, senator Filep meminta segera ada audit eksternal independen, mengingat operasional Subitu memakai DBH Migas.

Ia pun mendorong agar penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), segera turun ke lapangan untuk memeriksa dan mengaudit kemana ujungnya semua dana yang dikelola Subitu, termasuk mengenai transparansi dan akuntabilitas serta kontinuitasnya.