Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk tahun 2025 diturunkan.

Hal tersebut sebagaimana hasil rapat dengar pendapat (RDP) BP2MI dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.

Kabiro Hukum dan Humas BP2MI Hadi Wahyuningrum menyampaikan, anggaran BP2MI untuk tahun 2025 mengalami penurunan kurang lebih sebesar Rp105 miliar.

"Kemarin kami sudah rapat RDP dengan Komisi IX DPR RI di mana untuk tahun 2025 anggaran BP2MI ini menurun. Anggaran BP2MI menurun hingga kurang lebih Rp105 miliar," kata Wahyuningrum kepada wartawan di sela-sela acara Media Gathering dan Evaluasi Kinerja Biro Hukum dan Humas BP2MI, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (20/6/2024).

Yayuk sapaan akrabnya, mengaku perihatin kerja-kerja BP2MI dalam hal pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak didukung anggaran yang proporsional.

Terlebih, selain dalam hal pelindungan PMI, kerja BP2MI banyak yang terkait dengan pencegahan aksi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Dengan kerja-kerja BP2MI, kami petihatin, mengapa ya BP2MI ini dengan kerja yang banyak tapi tidak didukung dengan proporsional terkait dengan anggaran," ungkapnya.

Baca juga: BP2MI Berhentikan Oknum ASN Diduga Kurir Sabu, Benny: Itu Murni Perilaku Oknum, Bukan Lembaga

Ia berharap anggaran BP2MI untuk tahun 2025 setidaknya dapat sama besar dengan anggaran di 2024, di mana anggaran lembaga pelindungan PMI ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp105 miliar.

"(Anggaran di 2024) ini sebetulnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan PMI tentunya sangat leluasa ya dengan anggaran yang cukup, proporsional, dalam hal pelindungan tentunya bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi, baik itu prioritas nasional, maupun prioritas lembaga," ucapnya.

Lebih lanjut, Yayuk menyoroti penurunan anggaran ini tentunya akan berdampak bagi kegiatan maupun program yang sudah direncanakan BP2MI tidak secara optimal dapat tercapai.

Baca juga: Kepala BP2MI Minta Negara Tak Mengecap PMI Ilegal sebagai Pelaku Kejahatan

"Dengan anggaran kecil dan kerja luar biasa ini di masing-masing unit kerja tidak secara optimal. Kenapa? Tahun 2025 juga ada penambahan SDM, ini tentunya harus ada dukungan anggaran. Kemudian, penambahan pelayanan di 23 provinsi. Juga terkait dengan sarana dan prasarana," ungkap Yayuk.

Yayuk menekankan, akan ada upaya-upaya untuk tidak mengurangi kinerja BP2MI walaupun anggaran itu turun.

"Ini upaya-upaya yang sudah dilakukan BP2MI bisa dikolaborasi dengan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait dalam hal bagaimana supaya kinerja BP2MI tidak berhenti hanya karena anggaran turun," kata Yayuk.