Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Tepi Indonesia, Jeirry Sumampow menyoroti dugaan manipulasi suara dalam penyelenggara Pemilu 2024.

Jeirry mengungkapkan hal ini saat menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi indikator pemilu terselenggara dengan baik dan berkualitas.

"Kita mendapatkan banyak sekali data tentang manipulasi suara, yang sebetulnya inisiatifnya dilakukan oleh penyelenggara sendiri," kata Jeirry, dalam diskusi bertajuk 'Buruk Pilpres, Akankah berlanjut di Pilkada?', di Jakarta Selatan, pada Jumat (21/6/2024).

Jeirry tak menjelaskan secara rinci terkait data yang disebutkan dimanipulas tersebut.

Namun, ia memaparkan hal tersebut banyak termuat dalam berita-berita di media massa, bahwa terdapat penyelenggara pemilu yang tertangkap tangan sedang melakukan transaksi untuk jual beli suara.

"Yang begini-begini ini kalau kita bandingkan dari satu pemilu ke pemilu lain, di pemilu ini (2024) memang paling sadis. Saya memantau pemilu sejak tahun 2004, saya baru mengalami yang paling sadis itu, paling kacau balau di pemilu sekarang," ucapnya.

Ia menjelaskan, ada problem yang serius ketika penyelenggara pemilu menjadi fasilitator melakukan manipulasi suara.

Baca juga: Pengamat Sebut Praktik Kecurangan Pemilu Berpotensi Terjadi di Pilkada 2024

Menurut Jeirry, praktik kecurangan pemilu tersebut juga sulit dibuktikan karena adanya mekanisme yang melindungi oknum penyelenggara yang bersangkutan.

"Soal apakah itu dibuktikan, seberapa besar yang terbukti, itu memang jadi agak sulit karena mekanisme yang mereka ciptakan itu membuat mereka semacam terlindungi oleh mekanisme itu. Lalu ada pihak luar yg kemudian melindungi mereka, aparat penegak hukum dan pemerintah," ungkap Jeirry.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penyelenggara menjadi salah satu faktor bagaimana kualitas pemilu berlangsung.

Baca juga: Diduga Manipulasi Suara Partai Demokrat, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Indramayu

Jeirry juga menyinggung beberapa putusan etik yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada pimpinan KPU RI. Ia menyinggung kasus dugaan asusila yang melibatkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

"Belum lagi kalau kita bicara yang soal hal-hal sifatnya etik. Ketua KPU sedang menunggu putusan DKPP terkait gugatan etik yang dilayangkan oleh beberapa kawan perempuan," kata Jeirry Sumampow.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal segera menggelar agenda sidang pembacaan putusan atas dugaan tindak asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari terhadap panitia pemilihan luar negeri (PPLN) selaku bawahannya.