TRIBUNNEWS.COM - Program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya menyepakati anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan anggaran Rp71 triliun itu sudah ada dalam range postur defisit yang dirancang dalam RAPBN 2025 sebesar 2,29-2,82 persen.

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih, yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Berikut sejumlah fakta mengenai program makan bergizi gratis itu yang dirangkum Tribunnews.com.

1. Penggunaan Anggaran Disusun Tim Prabowo

Sri Mulyani menyampaikan, penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis itu akan disusun secara detail oleh tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucapnya.

2. Tim Prabowo Sebut Anggaran Rp71 Triliun Sudah Sangat Baik

Anggaran program makan bergizi gratis telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Didanai Rp 71 Triliun, akan Disusun Secara Detail oleh Tim Prabowo-Gibran

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono, berpendapat jumlah tersebut merupakan angka yang sangat baik.

"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik," ucapnya dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin.

Ia menyebut, pihak gugus tugas dan pemerintahan sekarang telah menyepakati angka tersebut.

Thomas juga mengatakan, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

"Itu juga penting digarisbawahi. Kami sangat mengikuti siklus tersebut. Jadi, angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN tadi," ujarnya.

3. Program Dijalankan Secara Bertahap

Lebih lanjut, program makan bergizi gratis ini telah disepakati dan akan dijalankan secara bertahap.

Thomas menegaskan, hal itu adalah kunci dari keberlangsungan program ini.

"Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap," terang Thomas.

"Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas."

"Tentunya kita ingin mencapai target 100 persen, ya, secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," ucapnya.

4. Hal Teknis soal Program Ini Masih dalam Diskusi

Thomas Djiwandono mengatakan, hal teknis lebih lanjut soal program makan bergizi gratis masih dalam proses diskusi internal.

"Makan bergizi, saya rasa banyak sekali hal yang teknis."

"Dalam hal ini, yang saya bisa katakan di sini adalah semua pertanyaan mengenai total jumlah, prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang bisa saya katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal," kata Thomas.

Oleh sebab itu, dirinya mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal teknis dari program ini.

Menurutnya, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

Setelah itu, baru bisa Tim Prabowo menjelaskan soal program makan bergizi gratis ini.

"Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu."

"Setelah siklus APBN ini selesai, kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut," ujar Thomas.

Baca juga: Ketua Komisi X DPR Curiga Anggaran Pendidikan di Usulan RAPBN Turut Alokasikan Program Makan Gratis

5. Anggaran Dikalkulasi Berdasarkan Prioritas Daerah, Indeks, dan Jumlah

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan alasan jumlah anggaran makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun.

Ia mengatakan, anggaran itu sudah dikalkulasi berdasarkan daerah di Indonesia.

"Itu sudah dapat kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks, dan jumlah," kata Airlangga kepada wartawan di DPR, Senin.

Namun, pada praktiknya nanti program makan bergizi gratis akan difokuskan terlebih dahulu pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.

"Salah satunya," tegas Airlangga.

(Tribunnews.com/Deni/Reynas/Endrapta/Nitis)