Makan Bergizi Gratis Didanai Rp 71 Triliun, akan Disusun Secara Detail oleh Tim Prabowo-Gibran
Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran program makan bergizi gratis Rp 71 triliun telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN 2025.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Dewi Agustina
"Postur APBN 2024 dan defisit serta rasio utang terhadap PDB hasilnya masih sangat positif," kata Airlangga.
Sinkronisasi Pemerintahan
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono memastikan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Thomas Djiwandono hadir didampingi adik kandungnya Budisatrio Djiwandono mewakili pemerintahan periode 2024-2029.
"Saya harus garis bawahi bahwa tidak ada gap antara presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo," kata Tommy, sapaan Thomas saat konferensi pers di Kantor Pusat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Dia menekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) soal makan bergizi gratis telah disepakati bersama.
Baca juga: Ekonom: Prabowo Harus Genjot Pendapatan untuk Penuhi Janji Makan Bergizi Gratis dan IKN
"Dari angka Rp 71 triliun yang disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti itu juga penting digaris bawahi," jelas Thomas.
Tim Prabowo meyakini angka Rp 71 triliun itu cukup baik untuk menjalankan program makan bergizi gratis demi mewujudkan sumber daya manusia yang semakin kompeten.
Tommy menegaskan postur fiskal yang baik menjadi prinsip utama.
"Kami juga menekankan bahwa Presiden Terpilih komit terhadap target defisit yang disepakati pemerintahan sekarang dan DPR,” ujar dia.
Pemerintahan Prabowo-Gibran pun menyatakan tidak akan membuat rasio utang APBN pada 2025 melebihi 50 persen.
"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan lain sebagainya itu tak mungkin," kata Tommy.
Adapun defisit Racangangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 telah ditetapkan dalam rentang 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen PDB.
Dengan ketetapan itu, rasio utang APBN masih jauh di bawah batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
Tommy menggarisbawahi bahwa optimisme kontinuitas target-target pemerintahan Prabowo-Gibran itu adalah hasil dari sinkronisasi pemerintah saat ini dan pemerintah selanjutnya.
Baca juga: Ekonom: Prabowo Harus Genjot Pendapatan untuk Penuhi Janji Makan Bergizi Gratis dan IKN
