Hadi juga menegaskan, bahwa judi online ini merambah sampai ke tingkat Desa hingga Kelurahan, dan modusnya jual beli rekening dan isi ulang diantaranya.

"Dan tindakan kami segera akan mengumpulkan para Camat, Kepala Desa, Lurah, untuk turut serta memberantas dan harus bertanggung jawab kalau didaerahnya dijadikan sarang untuk bermain judi online. Khusunya warganya," ujar Hadi.

"Dan nanti akan kami berikan namanya, no hpnya dan alamatnya di mana," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat judi online (judo).

Salah satunya dengan tidak meminjamkan identitas dan rekening pribadi kepada orang lain.

Muhadjir mengingatkan bahaya meminjamkan identitas diri kepada orang lain karena berpotensi digunakan untuk aktivitas judol.

"Untuk masyarakat ibu-ibu dan bapak-bapak di desa kalau ada orang pinjam nama atau pinjam rekening dengan imbalan jangan dilayani karena nama dan rekening akan digunakan untuk judi online oleh yang bersangkutan atau dijual ke pihak lain," kata Muhadjir.

Muhadjir memperingatkan pemberi pinjaman identitas dan rekening itu bisa dijerat sanksi pidana. Sehingga Muhadjir berharap masyarakat tidak meminjamkan rekening yang bersifat pribadi.

"Orang yang fasilitasi judi online bisa penjara. Jadi ancaman enam tahun dari UU ITE. Termasuk itu kalau beri nama dan rekening dipakai pelaku judi online," ujar Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir merangkul tokoh agama dan pendidikan guna mengedukasi masyarakat soal bahaya judol dalam rapat hari ini. Muhadjir mendorong para tokoh ini bergerak menyuarakan anti judol agar korbannya tak terus bertambah.

"Hari ini undang perwakilan agama, forum rektor, intinya ingin mengajak seluruh komunitas strategis di masyarakat ikut pencegahan dan penindakan terhadap judi online yang meresahkan dan membahayakan bagi bangsa," ujar Muhadjir.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Pengarahan tentang Pencegahan Perjudian Daring.

Rapat digelar di Ruang Heritage, Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6).

Selain Hadi dan Muhadjir, rakor tersebut juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.

Hadir pula sejumlah pejabat eselon 1 Kementerian dan Lembaga, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. (Tribun Network/ Yuda).