Jadi Zona Bebas Stunting, IKN Bakal Dihuni Hanya 2 Juta Penduduk
Direktur Pelayanan Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Dr. Suwito., SKM., M.Kes, menyebut, penduduk IKN tidak akan lebih dari 2 juta orang.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Wahyu Aji
Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG -- Direktur Pelayanan Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Dr. Suwito., SKM., M.Kes, menyebut, penduduk IKN tidak akan lebih dari 2 juta orang pada tahun 2045.
Hal ini disampaikan di kegiatan Launching Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 pada Momentum Harganas di Semarang, Kamis (27/6/2024).
Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan arah kebijakan pembangunan kependudukan di IKN.
Salah satunya grand design kependudukan nusantara dimana nanti penduduk di IKN akan disaring, sehingga hanya akan ada 2 juta penduduk pada tahun 2045.
"Konsep pembangunan kependudukan IKN itu ada empat yakni IKN bebas stunting, jumlah penduduk maksimal 2 juta orang pada tahun 2045. 0 persen kemiskinan pada 2035, serta penduduk berpenghasilan tinggi di 2045," kata Dr. Suwito.
Menurutnya dengan memaksimalkan jumlah bentuk di IKN, diharapkan bisa membuat kualitas penduduk kian bagus di masa depan.
Hal ini pun sejalan dengan persiapan Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Indonesia emas tahun 2045.
Cita-cita Indonesia emas dengan visi mewujudkan Indonesia menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur pada tahun 2045 dan mewujudkan SDM unggul, demokrasi matang, pemerintah yang baik dan keadilan sosial.
"Di IKN nanti akan dihuni oleh penduduk dengan pendidikan tinggi dan memiliki penghasilan tinggi. Jadi kami batasi penduduk di IKN hanya 2 juta orang di tahun 2045, kecuali ada migrasi itu harus diberikan aturan yang berbeda lagi," ujarnya.
Hadir dalam kegiatan yang sama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dokter Hasto pun mengamini konsep tersebut.
Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu isu besar yang dhadapi saat ini adalah isu disparitas yaitu adanya kesenjangan pembangunan antara Indonesia bagian timur dan bagian barat.
Upaya untuk percepatan pemerataan pembangunan adalah dengan memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Nusantara (IKN).
Pemindahan ibukota ini merupakan salah satu perwujudan sosial engineering di Indonesia karena diharapkan adanya pusat pertumbuhan baru di wilayah tengah Indonesia sehingga pembangunan menjadi lebih merata.
Baca juga: Ridwan Kamil Bicara Soal Penduduk IKN Nusantara: Kalau Hanya Mengandalkan PNS, Pasti Sangat Sepi
"Tujuan dari IKN adalah menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa," tutur dr Hasto.