Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

NasDem Minta Jokowi Putuskan Nasib Menteri Budi Arie yang Didesak Mundur: Kami Samina Wa Athona

Peretasan PDN ini mengakibatkan sejumlah layanan publik di Indonesia lumpuh selama berjam-jam. Budi Arie hanya memberi jawaban singkat saat

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in NasDem Minta Jokowi Putuskan Nasib Menteri Budi Arie yang Didesak Mundur: Kami Samina Wa Athona
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memberi keterangan usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). Presiden melantik Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem buka suara mengenai petisi agar Budi Arie mundur dari jabatan sebagai Menkominfo RI. Penyebabnya gara-gara peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang berakibat layanan publik Indonesia lumpuh.

Ketua DPP NasDem, Willy Aditya mengatakan pihaknya menyerahkan kepada Presiden Jokowi mengenai nasib Budi Arie Setiadi.

Partai besutan Surya Paloh itu pun siap patuh apapun keputusannya.

"Kembalikan kepada Presiden saja, Presiden penggunanya ya kami samina wa athona (kami dengar, kami taat,-red), dari dulu kan NasDem tidak pernah neko-neko," kata Willy di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Lebih lanjut, Willy pun mengungkit menteri dari kader NasDem yang sempat dicopot oleh Presiden Jokowi. Namun, saat itu NasDem tidak meminta agar kadernya yang masuk menggantikan.

"Jadi, teman-teman tahu NasDem ini ya Menteri-nya dicopot aja diminta ganti, ndak, kita terserah presiden," pungkasnya.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Bakal Timbulkan Bonus Demokrasi Semu

BERITA REKOMENDASI

Sebelumnya, imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie didesak mundur dari jabatannya.

Peretasan PDN ini mengakibatkan sejumlah layanan publik di Indonesia lumpuh selama berjam-jam.

Budi Arie hanya memberi jawaban singkat saat disinggung soal tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan.

"Ah, no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," ujar Budi Arie, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Budi mengatakan, hasil rapat Kemenkominfo dengan Komisi I DPR RI belum menemukan adanya indikasi kebocoran data akibat serangan ransomware tersebut.

Ia juga memastikan pemerintah akan membereskan segala masalah yang muncul akibat peretasan PDN.

"Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," imbuhnya.

Baca juga: PDN Belum Pernah Diaudit sampai Diretas Hacker, Jokowi Perintahkan BPKP Turun Tangan

Baca juga: Wapres Buka Suara Menkominfo Didesak Mundur usai Insiden PDN Ambruk Dibobol Hacker

Desakan agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo pertama kali disuarakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Untuk mendesak Budi Arie mundur, Safenet menggalang petisi melalui situs change.org.

Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi itu digulirkan untuk mengampanyekan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas peretasan tersebut.

“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” ucap Nenden, dikutip dari Kompas.com, Kamis (27/6/2024).

Nenden lantas mengungkit posisi Menkominfo beberapa periode terakhir.

Menurutnya, jabatan Menkominfo belakangan ini diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.

Padahal, ujar Nenden, Menkominfo seharusnya diisi figur yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis.

"Sayangnya itu yang kita lihat tidak ada pada menteri saat ini. Jadi, pemahaman terhadap ekosistem digital, terhadap tata kelola internet itu menjadi sangat minim kalau kita lihat di si Menkominfo saat ini,” kata dia.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (3/6/2024).
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (3/6/2024). (Tribunnews.com/ rizki sandi saputra)

Dalam kesempatan itu, Nenden turut memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menjadikan jabatan Menkominfo sebagai hadiah atau giveaway bagi parpol pengusungnya.

Baca juga: Tolak Tapera, Buruh Keluhkan Sudah Banyak Potongan Wajib Setiap Bulan

Ia meminta Jokowi menyadari kesalahannya karena menunjuk orang yang tidak kompeten di bidang ini.

“Jangan giveaway terus, dari kemarin kan giveaway terus untuk Menkominfo ini. Padahal ini adalah posisi yang sangat strategis apalagi kita udah enggak bisa lepas lah dari dunia digital,” ujarnya.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas