Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi sorotan usai bobolnya Pusat Data Nasional (PDN).

Pimpinan dua lembaga tersebut pun dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, (28/6/2024).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tiba di Istana sekitar pukul 13.30 WIB.

Mereka rapat bersama sejumlah pejabat salah satunya Direktur Network dan IT Solution Herlan Wijanarko. Para pejabat tersebut tiba melalui pintu pilar Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

Hanya saja ketika pejabat lain telah keluar sekitar pukul 14.50 WIB, Menkominfo dan Kepala BSSN tidak tampak.  Mobil dinas keduanya yang semula terparkir di halaman istana Jalan Veteran, tiba tiba keluar. Salah seorang staf kementerian mengatakan keduanya keluar melalui pintu Bali Istana. Untuk diketahui pintu Bali merupakan pintu akses VVIP yang tidak bisa diakses oleh Wartawan.

Budi yang sebelumnya akan memberikan keterangan kepada awak media perihal rapat yang digelar, kemudian batal. Pihak Sekretariat Presiden mengatakan bahwa rapat telah selesai dan sudah tidak ada lagi pejabat di dalam.

Sebelum rapat digelar, Hinsa mengatakan bahwa dipanggil Presiden untuk membahas masalah Pusat Data Nasional (PDN). Pihaknya kata Hinsa akan melakukan evaluasi terkait masalah PDN.

"Ya terkait kemarin lah (PDN) yang pasti akan melakukan evaluasi," kata Hinsa.

Hinsa tidak merinci evaluasi seperti apa yang akan dilakukan. Termasuk saat ditanya langkah penanganan seperti apa yang akan dilakukan agar kasus pembobolan server PDN tidak terulang.

"Ya itu nanti," pungkasnya.

Sebelumnya DPR RI menyoroti dua lembaga tersebut pasca adanya peretasan pusat data nasional (PDN) pada Kamis (20/6/2024).

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencari peretas pusat data nasional (PDN).

Hasanuddin mempertanyakan sejauh mana Kominfo dan BSSN melakukan forensik digital atas peretasan itu.