Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mencecar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait menurunnya kepuasan masyarakat kepada lembaga anti rasuah itu.

Terkait hal ini, Ketua KPK, Nawawi Pomolango memberikan jawaban.

Nawawi menyampaikan permasalahan yang dialami KPK di antaranya komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, masih banyak tindak pidana korupsi yang terjadi di sejumlah daerah.

Baca juga: TPDI Pertanyakan Pihak Eksternal yang Diungkit Pimpinan KPK dalam Kasus Harun Masiku

"Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi perlu kami sampaikan kepada forum yang terhormat ini, yaitu komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi yang ditunjukkan masih banyaknya TPK (tindak pidana korupsi) di daerah," ujar Nawawi dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Tak hanya itu, kata Nawawi, ada permasalahan mengenai hubungan kelembagaan antara KPK dan sejumlah penegak hukum lainnya. Di antaranya dengan Polri dan Kejaksaan RI.

"Selanjutnya permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Saat itu, pimpinan KPK yang hadir dicecar soal kepuasan masyarakat yang merosot kepada lembaga anti rasuah.

Sosok yang memberikan cecaran itu adalah Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Johan Budi.

Baca juga: 4 Tahun Gagal Tangkap Harun Masiku, Kini KPK Minta Bantuan Masyarakat

Eks Juru Bicara KPK mempertanyakan survei kepuasan masyarakat terhadap KPK jeblok hingga di bawah DPR RI.

"Terakhir ada survei yang dilakukan oleh media yang tempatkan KPK ke-8, jauh di bawah Polri, Kejaksaan bahkan DPR lebih baik dibanding KPK. Ini survei ya, tentu persepsi. Ini yang ada di persepsi publik," kata Johan Budi.

Johan pun meminta KPK menjelaskan kendala yang sedang dialami internal KPK ataupun kendala dengan penegak hukum lain.

Dia pun meminta pimpinan KPK terbuka menjelang akhir masa jabatan.

"Mungkin sekarang waktu yang tepat menurut saya, karena sebentar lagi kalau enggak salah bapak-bapak pimpinan KPK ini juga sudah purna tugas, dan dengan DPR RI periode 2019-2024, ini rapat yang terakhir juga," ungkapnya.

Lebih lanjut, Johan juga meminta pimpinan KPK menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang sudah dilakukan selama menjabat 5 tahun terakhir.

Selain itu, KPK juga diminta berbenah mengenai kepuasan publik yang semakin merosot.

"Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, Kejagung, KPK dengan pihak lain misalnya BPKP, BPK, apakah ada kendala-kendala? termasuk juga menurun persepsi publik kepada KPK," pungkasnya.