Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merespons isu yang menerpa mitra kerjanya, yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.

Isu yang dimaksud yakni persoalan supervisi Kejaksaan Agung dan Polri dengan KPK.

Terutama, pada saat oknum pegawai kedua institusi tersebut dicokok KPK karena diduga terlibat kasus rasuah.

Menurut Sahroni, sebenarnya koordinasi antar lembaga tidak sulit jika pimpinannya saling menjaga pola komunikasi dengan baik.

"Soal kordinasi ini bisa dibahas bareng-bareng. Artinya dari kemarin-kemarin Pak Alex bisa langsung bicara pada Kejaksaan dan Polri. Mau itu komunikasi resmi antar lembaga, atau bisa juga antar pimpinan. Jadi tidak perlu bicara di ruang publik begini, ini kan namanya sama saja mendiskreditkan lembaga lain," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Politikus Partai NasDem itu yakin baik Polri maupun Kejagung, akan sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan KPK kapan pun itu.

Sebab menurutnya, ketiga lembaga ini merupakan lembaga penegak hukum yang memainkan peran sentral di negeri ini. 

Sehingga, kekompakan ketiganya harus tetap terjaga.

“Saya juga yakin Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung akan selalu terbuka kalau pimpinan KPK ingin bertemu untuk komunikasi, karena semua spiritnya sama, yaitu untuk memberantas korupsi. Jadi memang sebetulnya ini bukan soal ego sektoral dalam kelembagaan, hanya kurangnya komunikasi aktif antar pimpinan lembaga. Jadi baiknya sering-sering ngopi bareng, duduk bareng. Jangan ada gengsi antar pimpinan lembaga,” ucap Sahroni.

Sahroni meyakini ketiga lembaga tetap kompak dan profesional dalam mengusut setiap kasus yang terjadi di negeri ini, terutama perkara korupsi.

“Ya tapi saya yakin ketiga lembaga tetap solid dan profesional di bidangnya kok. Toh semuanya terus berupaya memberikan kinerja yang terbaik dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi ini,” tandasnya.

Adapun sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, mengaku pihaknya sangat terbuka dengan KPK yang menjalankan tugas dan fungsi koordinasi.

Baca juga: Kejaksaan Agung Tak Terima Dituding Alexander Marwata Tutup Pintu Koordinasi Jika KPK Tangkap Jaksa

Diketahui persoalan ini awalnya diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7) lalu.