TRIBUNNEWS.COM - Ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila sekaligus saksi ahli Polda Jabar, Agung Surono menyebut penetapan status tersangka terhadap seseorang tidak harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu sebelumnya.

Adapun pernyataan ini menanggapi penetapan terhadap Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon pada tahun 2016 silam.

Seperti diketahui, penetapan tersangka terhadap Pegi dilakukan setelah yang bersangkutan ditangkap di Bandung pada bulan Mei 2024 lalu berdasarkan rilis DPO yang diterbitkan Polda Jabar sebelumnya.

Awalnya, hakim tunggal, Eman Sulaeman bertanya ke Agung terkait boleh atau tidaknya penetapan tersangka terhadap seseorang dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.

Lalu, Agung mengungkapkan, hal tersebut tidak diperlukan ketika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia mengatakan penetapan tersangka terhadap seseorang cukup berdasarkan dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik.

"Jadi seseorang ditetapkan menjadi tersangka, apa harus diperiksa terlebih dahulu atau belakangan?" tanya hakim dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka terhadap Pegi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (4/7/2024).

"Tidak harus, Yang Mulia walaupun dalam putusan MK yaitu dalam pertimbangannya, ada (pemeriksaan terlebih dahulu), tapi itu tidak mengharuskan."

"Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya berdasarkan dua alat bukti," jelas Agung.

Lalu, hakim bertanya terkait syarat penetapan terhadap seseorang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Agung mengatakan, penetapan DPO terhadap seseorang dapat dilakukan berdasarkan putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau incraht.

Baca juga: Video Sidang Praperadilan Pegi Riuh Tepuk Tangan, Pertanyaan Kuasa Hukum Skakmat Polda Jabar

"Syarat untuk ditetapkan menjadi DPO itu bagaimana?" tanya hakim.

"Syarat untuk ditetapkan menjadi DPO dalam prosesnya, contoh dalam putusan pengadilan menyebut bahwa seseorang itu menjadi DPO. Biasanya secara eksplisit itu dicantumkan, maka itu bisa saja dijadikan sebagai dasar menentukan hal tersebut," jawab Agung.

Hakim lalu mencecar Agung terkait perlu atau tidaknya seseorang yang telah ditetapkan menjadi DPO untuk dipanggil oleh kepolisian.

Kemudian, Agung mengungkapkan pemanggilan terhadap DPO dilakukan ketika yang bersangkutan tertangkap tangan dalam suatu kasus.

Namun, sambungnya, jika seseorang ditetapkan menjadi DPO dengan cara tidak tertangkap tangan, maka tergantung dari deliknya dan perlu adanya pemanggilan terlebih dahulu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga Peraturan Kapolri (Perkap).

"Yang tidak tertangkap tangan?" tanya hakim.

"Kalau tidak tertangkap tangan, deliknya apa Yang Mulia? Kalau deliknya misalkan deliknya ada laporan, ya biasanya melalui pemanggilan yang sah menurut KUHAP," jawab Agung.

"Berapa kali pemanggilan yang sah?" tanya hakim.

"Tentu minimal dua kali, Yang Mulia," jawab Agung.

"Diatur di mana itu?" tanya hakim.

"Di KUHAP, Yang Mulia," jawab Agung.

"Selain di KUHAP, ada lagi?" tanya hakim.

"Di Perkap, di Peraturan Jaksa Agung, juga ada," jawab Agung.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Kematian Vina Cirebon