Kantor Menkominfo Budi Arie Setiadi Didemo Massa dan Disindir dengan Kloset Imbas PDN Bobol Diretas
Tepat di sebelah kloset, terdapat tulisan yang dibuat menggunakan plester bertuliskan “Buang Budi” lengkap dengan logo tong sampah.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah kloset duduk diletakkan massa pengunjuk rasa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Di kloset itu juga diletakkan sebuah topeng wajah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dengan peci hitam di kepalanya.
Kloset tersebut diletakkan pengunjuk rasa di depan barisan polisi yang menjaga demo.
Tepat di sebelah kloset, terdapat tulisan yang dibuat menggunakan plester bertuliskan “Buang Budi” lengkap dengan logo tong sampah.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) ini mendesak Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.
"Yang pertama, sebetulnya meminta tanggung jawab pemerintah, salah satunya dengan mendorong Budi Arie sebagai Menteri Kominfo untuk mundur dari jabatannya, karena selama ini kita melihat ada ketidakbecusan dalam saat dia jadi menteri," kata Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum di lokasi.
"Selain itu, menuntut Jokowi sebagai presiden (bertanggung jawab) yang menunjuk Menteri Kominfo yang mengisi jabatan Kominfo strategis ini dengan orang-orang yang tidak capable," ia menambahkan.
Baca juga: PDNS Diretas, Praktisi Keamanan Siber Nilai Menkominfo Tak Kompeten
Aksi unjik rasa ini digelar sebagai respons atas bobolnya sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) usai diretas serangan Ransomware, yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak digital secara masif.
Bobolnya PDNS 2 telah menimbulkan kerugian materiil dan imateril bagi warga, menyulitkan akses terhadap layanan publik, dan mengancam keamanan data pribadi warga.
Selain mendesak Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya, Akamsi juga meminta supaya proses investigasi atas bobolnya PDNS 2 investigasi dilakukan secara akuntabel, transparan, menyeluruh, tuntas, dan dipublikasikan secara berkala sehingga publik menerima informasi yang akurat.
Serta memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak oleh bobolnya PDNS 2.