Terakhir, SYL dan keluarganya telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak korupsi terdakwa.

Selain hal meringankan, hakim juga menyebutkan sejumlah hal yang memberatkan dalam keputusan vonis tersebut.

Pertama, SYL berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Kedua, sebagai menteri pertanian, SYL tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

Ketiga, SYL tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terakhir, SYL bersama keluarga dan koleganya telah menikmati hasil tindak pidana.

Dalam vonis tersebut, hakim juga menyatakan, SYL terbukti bersalah telah melakukan pemerasan terhadap anak buahnya di Kementan.

Selain hukuman badan, SYL dihukum membayar denda Rp 300 juta. Jika tidak, maka akan diganti hukuman pidana penjara selama empat bulan.

Kader Partai NasDem itu juga masih diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 14 miliar, tepatnya Rp 14.147.144.786 dan 30 ribu dolar AS (Rp 485.430.000).

Uang pengganti tersebut harus dibayar kader SYL dalam kurun waktu sebulan sejak putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang sehingga menutupi uang pengganti.

"Apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana penjara 2 tahun," kata Hakim Rianto.

Hukuman demikian dijatuhkan Majelis Hakim karena menilai SYL terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Suci Bangun DS)