Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI membuka hotline untuk mengeruk masukan publik terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI.

Publik dapat memberikan saran dan masukannya terkait dengan kedua RUU tersebut melalui pesan aplikasi Whats App di nomor 08111177283 dengan subjek RUU TNI/RUU Polri_Masukan.

Selain itu, Kemenko Polhukam juga membuka hotline saran dan masukan tersebut melalui surel di alamat deputitigapolhukam@gmail.com dengan subjek yang sama.

Saat ini, diketahui pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres kepada DPR RI untuk pembahasan empat RUU di mana dua di antaranya adalah RUU Polri dan RUU TNI.

Kemenko Polhukam RI juga tengah mengumpulkan saran dan masukan melalui Dengar Pendapat Publik Tentang RUU Polri dan RUU TNI yang kemudian akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk kemudian dibahas bersama DPR.

Baca juga: Sidang SYL Ricuh, Seorang Wartawan Kompas TV Diduga Dianiaya Oknum Ormas Pro SYL hingga Kamera Rusak

Deputi III Kemenko Polhukam RI Sugeng Purnomo mengatakan hotline tersebut dibuka untuk memudahkan masyarakat menyampaikan saran dan masukan terkait dua RUU tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam acara Dengar Pendapat Publik bertajuk RUU Perubahan UU TNI dan UU Polri di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

"Untuk mempermudah masyarakat yang tidak berkesempatan hadir baik langsung maupun virtual untuk menyampaikan saran dan masukan secara tertulis," kata Sugeng.

Ia mengatakan, pelaksanaan Dengar Pendapat Publik  RUU Perubahan UU Polri dan UU TNI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (11/7/2024) adalah tindak lanjut dari surat yang dikirim Mensekneg tanggal 24 Juni 2024 kepada Kemenko Polhukam RI.

Surat tersebut, kata dia, pada pokoknya menyampaikan agar Kemenko Polhukam mengkoordinasikan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Polri dan RUU TNI.

Baca juga: Presiden Instruksikan RUU TNI dan RUU Polri Dibahas Hati-hati

Ia mengatakan dalam pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mensyarakatkan partisipasi masyarakat yang bermakna yang harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, hak masyarakat untuk didengar pendapatnya.

Kedua, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya.

Ketiga, hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan terkait dengan persiapan maupun pembahasan suatu regulasi dalam hal ini RUU.

Sugeng mengatakan setelah dilakukannya kegiatan Dengar Pendapat Publik pada hari ini, selanjutnya pemerintah akan mengagendakan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM).

"Dan hasil kegiatan hari ini menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kedua RUU dimaksud," kata Sugeng.

Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menekankan pemerintah tidak hanya sekadar melakukan pemenuhan terhadap persyaratan formil pembentukan UU saja melainkan juga mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri. 

Oleh karena itu, kata Hadi, Kemenko Polhukam mengundang berbagai perwakilan representatif masyarakat yang terdiri dari akademisi, LSM/NGO, serta jurnalis/pers serta dihadiri kementerian/lembaga terkait untuk berbagi masukan terkait dua RUU tersebut.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah mampu menghadirkan dialektika dan mendapatkan keberagaman perspektif terkait substansi dalam RUU TNI dan RUU Polri baik pendapat yang mendukung maupun pendapat yang kontra.

Baca juga: Jenderal Agus Klaim Anggota TNI Tidak Terlibat Pembakaran Rumah Wartawan di Karo

Ia juga berharap terwujud satu keseimbangan antara kebutuhan pengembangan organisasi TNI dan Polri serta kebutuhan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pelibatan masyarakat ini dilakukan oleh pemerintah sejak dini yaitu sebelum dimulainya penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) sebagai pondasi awal dalam pembahasan yang akan dilakukan pada jajaran internal pemerintah," kata Hadi.