TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Grace Natalie, merespons kritikan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat soal mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Grace mempersilakan Djarot untuk turun dan melihat langsung proses pembangunan IKN, agar Djarot tak misinformasi tentang proyek ini. 

Djarot sebelumnya mengkritik, bahwa kebijakan pindah ibu kota tergesa-gesa karena belum jelasnya waktu pemindahan dari Jakarta ke IKN.

Ia menyoroti infrastuktur yang dinilai belum siap jelang akhir periode kedua Presiden Jokowi.

"Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN," kata Grace di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepeleset," lanjutnya, 

Grace menegaskan, pembangunan IKN dilakukan dengan perhitungan yang cermat, sehingga tidak ada upaya pemaksaan sama sekali. 

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, bahkan memastikan persiapan upacara hari kemeredekaan ke-79 RI di IKN juga sudah hampir selesai.

"Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap, termasuk infrastruktur dasar, seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan," kata Grace. 

"IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," lanjutnya. 

Sebelumnya, Djarot menilai, proyek IKN merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan dibuat tergesa-gesa.

Baca juga: ASN Mulai Ngantor di IKN September 2024, Progres Pembangunan Gedung Per Hari Ini 78,90 Persen

Buntutnya, beberapa masalah seperti belum masuknya air hingga listrik dan sejumlah infrastuktur pun belum rampung.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata Djarot, Selasa (9/7/2024).

"Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," sambungnya.

Atas hal tersebut, Djarot menyindir pemerintah agar tidak perlu percaya diri jika memang belum terealisasi.

Apalagi sejak awal sudah menggembor-gemborkan soal kesiapan terhadap pemindahan ibu kota tersebut.

"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tandas Djarot.

Presiden Jokowi sedianya bakal mulai berkantor di IKN mulai Juli ini. 

Namun, niat itu urung dilakukan karena terkendala sarana dan prasarana seperti air, listrik, dan lokasi kantor yang belum siap. 

Jokowi mengatakan, apabila semua sarana dan prasarana yang dimaksud itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024), dikutip dari Kompas.com.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," kata dia menegaskan. 

Jokowi menjelaskan, keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu bergantung pada situasi di lapangan.

Adapun, Keppres pemindahan ibu kota itu bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan presiden.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," kata Jokowi.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Rizki Sandi) (Kompas.com)