Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Fernando Emas mendorong agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait masalah impor beras. Terlebih sepekan ini harga beras masih alami kenaikan meski tipis.

Menurutnya, pansus diperlukan guna menata pengelolaan pangan terutama beras, yang berpihak kepada rakyat atau petani bukan bagi para importir.

“DPR ada juga upaya secara politik untuk menata pengelolaan ketersediaan pangan terutama beras yang berpihak kepada petani bukan pada para importir dan segelintir orang,” kata Fernando kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Ia pun menagih janji DPR RI dapat segera membuktikan keberpihakannya sebagai wakil rakyat kepada para petani dengan membentuk pansus terkait impor beras.

Fernando berharap ke depan pemerintah dapat membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada para petani.

Ia juga mengingatkan, pemerintah tidak cuma bicara janji-janji dalam membuat kebijakan untuk para petani.

“Saatnya DPR membuktikan memang benar sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk pansus dan bukan berpihak kepada para importir beras atau kebutuhan pangan lainnya,” ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengkritisi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tidak fokus pada perbaikan hulu produksi, lantaran mengubah orientasi pangan menjadi impor.

“Saya menilai dengan hadirnya Bapanas, terjadi perubahan orientasi tentang pangan yang tadinya kita fokus untuk memperbaiki hulu dan produksi kini berubah menjadi ketersediaan dengan orientasi impor,” kata Suhardi.

Ia mengakui, perubahan serupa juga terjadi di tubuh Perum Bulog yang berubah menjadi operator impor dan penjualan semata.

Dengan kondisi demikian, Suhardi memandang, jika tidak ada perubahan paradigma dari kedua lembaga tersebut maka impor pangan terkhusus beras akan menjadi sumber ketersedian bukan sekedar produksi.

“Kalau paradigma ini tidak diperbaiki maka impor akan menjadi sumber ketersediaan bukan lagi produksi,” tandasnya. 

Sementara Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyinggung soal kasus impor beras yang dilaporkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) oleh KPK.

Baca juga: KPK Diminta Menyelidiki Kasus Dugaan Selisih Harga dalam Impor Beras

Menurutnya perlu dihitung soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila terjadi pada impor beras tahun 2023 sebesar 3,06 juta ton dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton. 

“Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta dolar AS, atau sekitar Rp8,5 triliun,” kata Anthony.

Sebagai informasi Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan soal kasus impor beras 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun yang dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke KPK pada Rabu (3/7/2024) kemarin.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto berharap KPK bisa menindaklanjuti laporannya tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari.