TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk kesekian kalinya, sidang paripurna Dewan Pimpinan Daerah (DPD) diwarnai kericuhan.

Kemarin, Jumat (12/7/2024), kericuhan terjadi ketika Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti hendak menyampaikan penyempurnaan tata tertib DPD RI yang didalamnya ikut membahas tata cara dan mekanisme pemilihan Pimpinan DPD (ketua dan wakilnya).

Seperti diketahui, pada 23 Juni 2024 lalu sebanyak 90 anggota DPD RI sepakat untuk mendeklarasikan La Nyalla kembali menjadi Ketua DPD RI.

Dukungan pun diberikan sepaket dengan Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung yang akan diusung jadi wakil ketua DPD RI. 

Namun tampaknya ada penolakan dari Anggota DPD RI dalam pembahasan Tata Tertib DPD sehingga menimbulkan kericuhan saat sidang berlangsung.

Baca juga: Ricuh di Sidang Paripurna DPD RI Berawal ketika La Nyalla Sempat Acuhkan Interupsi Senator

Dalam catatan Tribunnews.com ini bukan pertama kalinya sidang paripurna DPD RI ricuh saat membahas soal pemilihan pimpinan.

Peristiwa serupa pernah terjadi pada pembahasan tata tertib DPD RI pada tahun 2016, 2017, dan 2019.

1. Ricuh Sidang DPD RI Tahun 2016

Kericuhan terjadi saat rapat paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 11 April 2016.

Pasalnya, mereka meributkan soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Baru saja dibuka, sidang tersebut langsung ricuh.

Mayoritas anggota meminta Ketua DPD saat itu yakni Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad selaku pimpinan rapat menandatangani tata tertib yang intinya memperpendek jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Namun, Irman dan Farouk menolak menandatangani tata tertib yang sudah disepakati dalam rapat paripurna luar biasa DPD pada 15 Januari 2016.

2. Ricuh Sidang DPD RI Tahun 2017

Rapat paripurna DPD yang membahas soal penyikapan putusan Mahkamah Agung (MA) yaitu membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib berujung ricuh pada 3 April 2017,

Dikutip dari Kompas.com, kericuhan terjadi lantaran senator menolak rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPD saat itu, GKR Hemas dan Farouk Muhammad.

Penolakan itu terjadi lantaran masa jabatan keduanya dinilai habis ketika merujuk keputusan MA yang membatalkan Tatib DPD 1/2017.

Kericuhan berawal ketika salah satu anggota DPD dari Jawa Timur saat itu, Ahmad Nawardi tiba-tiba mengambil alih pengeras suara atau mikrofon dari mimbar pimpinan.

Lalu, anggota DPD asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Muhammad Afnan Hadikusumo juga maju ke podium lantaran tidak terima Nawardi mengambil alih.

Akibatnya, sejumlah anggota DPD pun turut berkerumun di sekitar podium.

Namun, Afnan sempat ditarik hingga terjatuh oleh anggota DPD dari Sulawesi Utara saat itu, Benny Rhamdani.

Suasana pun semakin memanas hingga dilerai oleh puluhan personel Pengamanan Dalam (Pamdal) DPD.

3.  Sidang DPD RI Tahun 2019 Nyaris Baku Hantam

Pada 18 September 2019 lalu, Anggota DPD asal Sulawesi Utara Benny Ramdhani sempat nyaris baku hantam dengan senator asal Sulawesi Barat, Asri Anas saat sidang paripurna DPD dengan agenda pembahasan tata tertib pemilihan pimpinan DPD RI.

Kericuhan terjadi usai seluruh senator mendengarkan pembacaan terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Selanjutnya, sejumlah anggota DPD melontarkan interupsi ketika Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD saat itu, Mervin Sadipun Komber hendak menyampaikan laporan pihaknya.

Lalu, kericuhan pun semakin parah ketika pimpinan sidang yaitu Wakil Ketua DPD saat itu, Akhmad Muqowam tidak menggubris interupsi dari sejumlah anggota DPD seperti senator asal Sulawesi Tengah, Numawati Dewi.

Dalam interupsinya, Numawati menganggap pengesahan tata tertib DPD belum pernah dibahas di Panitia Musyawarah tetapi justru akan disahkan.

"Ini cacat prosedur. Ini pengesahan atau pembacaan laporan? Itu dulu," kata Nurmawati saat itu, dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain, senator asal Sulawesi Utara saat itu, Benny Ramdani juga nyaris baku hantam dengan senator asal Sulawesi Barat, Asri Anas.

Bahkan, Anas sempat terjatuh ketika ditarik oleh senator lainnya saat masih berdebat dengan Benny.

Namun, seluruh hujan interupsi hingga kericuhan yang terjadi seakan tidak diindahkan oleh Akhman Muqowan selaku pimpinan sidang.

Dia tetap mengetok palu sebagai tanda tata tertib untuk anggota DPD periode 2019-2024 telah disahkan.