Namun dugaan itu masih harus didalami terlebih dahulu.

Kemenag Bantah Ada Jual Beli, Begini Alurnya hingga ke Haji Khusus

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Prof Hilman Latief menegaskan bahwa pihaknya tidak menjual kuota tambahan dari Arab Saudi.

"Jadi betul ada situasi-situasi teknis, hasil kajian teknis yang kemudian kitasimulasikan seperti itu. Bukan dijual karena Kemenag juga tidak jualan kuota," ujar Hilman saat evaluasi haji 2024 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (15/7/2023).

Prof Hilman menjelaskan awal mula Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20 ribu dari Kerajaan Arab Saudi hingga diterapkan pada pelaksanaan haji 1445h/2024 M.

Awal Mula Kuota Haji Tambahan hingga Alur Sampai ke Haji Plus

• Menurut Prof Hilman, kuota haji tambahan tersebut diberikan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi.
• Sedianya Indonesia mendapatkan 221.000 kuota untuk ibadah haji 2024, namun setelah ditambah menjadi 241.000.
• Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama lalu berdiskusi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait penambahan kuota tersebut.
• "Nah tentu mendengar kuota tambahan sebanyak itu, kami dari Kementerian Agama juga senang dan sekaligus juga berpikir keras,” ungkap Prof Hilman.
• Menurutnya, penambahan kuota haji itu bukan pekerjaan mudah bagai pemerintah Indonesia.
• Terutama dalam hal teknis keberangkatan, pelayanan serta menjalin komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Penyalahgunaan visa

Anggota Pansus angket Haji 2024 Wisnu Wijaya menyatakan, persoalan penggunaan visa di momen haji 2024 kemarin akan menjadi salah satu fokus bahasan Pansus Haji dalam menelusuri seluruh permasalahan pelaksanaan ibadah haji.

Menurut  politikus fraksi PKS persoalan ini, semua dilandasi karena adanya kelalaian dari pemerintah dalam menangani melonjaknya jemaah haji Indonesia.

"Terkait kelalaian pemerintah menanggulangi membludaknya jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi pada musim haji," kata Wisnu saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/7/2024).

Akibat dari persoalan itu kata Wisnu, timbul setumpuk permasalahan bagi jemaah haji, termasuk pelanggaran hukum.

Bahkan karena visa ilegal ini ada pejabat publik yaitu Ketua DPRD Rembang yang ditahan oleh Pemerintahan Arab Saudi.

"Sehingga hal itu menimbulkan banyak masalah baik dari sisi perlindungan hukum maupun kualitas layanan bagi jemaah haji resmi," kata dia.