Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, buka suara mengenai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita.

Ronny mengaku mendapatkan banyak pertanyaan mengenai langkah KPK menggeledah kantor Wali Kota Semarang itu mengandung unsur politik atau tidak.

"Ya, hari ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan apakah peristiwa penggeledahan di Semarang hari ini ada unsur politik atau tidak?" kata Ronny kepada Tribunnews.com, Rabu (17/7/2024).

Alumnus Universitas Atmajaya Jakarta ini pun menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya.

"Silakan saja publik dan masyarakat menilai. Tentu saja KPK akan bilang tidak ada unsur politik," ujar Ronny.

Ronny juga menyoroti pernyataan Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango yang menyatakan tidak akan mendaftar calon pimpinan (Capim) maupun Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena lembaga itu memiliki banyak persoalan.

"Baru saja kemarin Komisioner Pak Nawawi Pamolango bilang ada terlalu banyak masalah di KPK. Itu yang bicara adalah salah seorang pimpinan KPK. Jadi biarlah publik yang menilai," ucapnya.

Baca juga: Eks Dirut Garuda Minta Bebas, Merasa Dituntut Kejagung di Kasus Korupsi Pesawat yang Sama Dengan KPK

Adapun, hari ini KPK menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita.

Selain kantor Wali Kita, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah Mbak Ita.

Wali Kota Semarang-Suami Tersangka dan Dicegah ke Luar Negeri

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita pada Rabu (17/7/2024).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan upaya paksa yang dilakukan tim KPK tersebut.

"Ya penyidik KPK melakukan penggeledahan," kata Ghufron saat dikonfirmasi.

Baca juga: Terungkap di Sidang, Eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Disebut Kecipratan Rp1,4 M Lewat Sopir

Ghufron menjelaskan, KPK akan mengumumkan hasilnya ke publik setelah operasi penggeledahan selesai.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya memang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail lokasi-lokasi yang digeledah penyidik. 

Sementara, Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya mencegah empat orang bepergian ke luar negeri dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Keempat orang yang dicegah selama enam bulan ke depan, yaitu Mbak Ita dan suaminya yang juga Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri; Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, Martono; dan Rahmat U. Djangkar, dari pihak swasta.

"KPK telah mengeluarkan SK Nomor 888 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas sama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Tessa mengatakan, ada tiga perkara yang sedang diusut di Semarang.

Pertama, yakni kasus dugaan suap terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024.

Kedua, ihwal dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang.

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap status empat orang yang dicegah bepergian ke luar negeri.

Asep mengatakan empat orang yang dicegah sudah berstatus tersangka.

"Ketika kita naik pada tahap penyidikan, pasti kita melakukan cekal terhadap para tersangka tersebut," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).

Baca juga: Kata Anak SYL Indira Chunda Thita usai Diperiksa KPK: Vonis Bapak Insyaallah Kami Terima

Diketahui penyidik KPK menggeledah kantor wali kota Semarang, Jawa Tengah pada hari ini, Rabu (17/7/2024). 

Tidak cuma kantor wali kota, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.