TRIBUNNEWS.COM - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Yudi Wibowo, buka suara soal penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).

Diketahui, penggeledahan yang dilakukan KPK ini terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita.

Tak hanya penggeledahan, KPK juga mengumpulkan jajaran kepala dinas, termasuk Yudi, dan beberapa pegawai di ruangan Gedung Moch Ichsan, lantai delapan.

Menurut Yudi, saat itu penyidik KPK meminta konfirmasi atas data yang mereka miliki kepada para kadis.

Yudi memastikan ia dan rekannya hanya diminta mengonfirmasi data saja, tanpa di-BAP.

"Tadi konfirm, dia (KPK) punya data, ini bagaimana ceritanya, tapi tidak di BAP. Ini konfirmasi," kata Yudi, Kamis, dilansir Tribun Jateng.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal keberadaan Mbak Ita usai jadi tersangka KPK, Yudi mengaku tak mengetahuinya.

Pasalnya, Yudi juga belum berkoordinasi lagi dengan Mbak Ita.

Yudi mengaku, ia terakhir berkomunikasi dengan Mbak Ita pada Minggu (14/7/2024).

Saat itu, Yudi dan Ita sama-sama memiliki agenda untuk menerima audiensi di SMPN 1 Semarang.

"(Keberadaan Bu Wali), saya tidak tahu. Kami belum (koordinasi dengan Wali Kota)."

Baca juga: KPK Pastikan Pengusutan Kasus Korupsi yang Diduga Libatkan Wali Kota Semarang Tak Ada Unsur Politis

"Komunikasi terakhir dengan Bu Wali, hari Minggu ketika menerima audiensi SMPN 1," ungkap Yudi.

Rumah Wali Kota Semarang Mbak Ita Digeledah 9 Jam

Penyidik KPK menggeledah kantor wali kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (17/7/2024).

Selain itu, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah Mbak Ita pada Rabu pukul 9.00 WIB.

Saat penggeledahan, penyidik KPK disambut suami Mbak Ita, Alwi Basri

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Ya pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang," kata Alex ketika dikonfirmasi, Rabu.

Alex belum membeberkan dugaan korupsi di Pemkot Semarang yang sedang diusut KPK.

Ia juga belum mengungkap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka

Berdasarkan informasi, KPK sedang mengusut dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Semarang.

Baca juga: Penyidik KPK Masih Bekerja Kumpulkan Alat Bukti Usut Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang Mbak Ita

Ita sendiri sebelumnya pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan saat proses penyelidikan pada Kamis, 22 Februari 2024 lalu.

Dicekal KPK

Dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Mereka adalah Mbak Ita; suami Mbak Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri; Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, Martono; dan pihak swasta, Rahmat U Djangkar.

"KPK telah mengeluarkan SK Nomor 888 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas sama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta," kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Tessa mengatakan ada tiga perkara yang sedang diusut di Semarang.

Pertama, kasus dugaan suap terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024.

Kedua, ihwal dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang.

Ketiga, berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Misteri Keberadaan Wali Kota Semarang Mbak Ita Usai Ditetapkan Tersangka KPK, Kadis: Saya Tidak Tahu

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Erik S)(Tribun Jateng/Eka Yulianti Fajlin)

Baca berita lainnya terkait Kasus Korupsi di Pemkot Semarang.