Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TKN Prabowo-Gibran menanggapi kabar pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi.

Kabar tersebut pun menuai kritik dari masyarakat.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Silfester Matutina mengatakan pernyataan program makan bergizi gratis menjadi Rp7.500 per porsi bukan pernyataan resmi dari kubu Prabowo-Gibran.

Adapun pernyataan itu justru disampaikan seorang pakar ekonomi.

"Sebenarnya itu bukan resmi dari tim sinkronisasi atau Pak Prabowo maupun mas Gibran. Jadi itu pernyataan dari salah satu pakar ekonomi salah satu Pak Haryanto. Jadi intinya memang itu bukan resmi ya," kata Silfester dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Ketua Relawan Solmet atau Relawan Jokowi itu mengatakan anggaran program makan bergizi gratis masih sedang proses pengkajian dalam tim sinkronisasi hingga Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Baca juga: Daripada Buat Bangun IKN, Ekonom Sarankan Prabowo Prioritaskan Anggaran untuk Program Makan Bergizi

Bahkan, kata Silfester, sejumlah tim pakar di keliling Prabowo-Gibran sedang melakukan studi banding ke Jepang hingga ke Tiongkok. Tempat itu menjadi target lantaran sudah menjadi negara yang berhasil menerapkan makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

"Jadi intinya ini masih dikaji terus, diadakan studi banding bahkan ke Jepang, ke China, ke tempat tempat yang benar-benar kalau nggak salah hampir 192 negara yang sudah menerapkan makan bergizi gratis itu," ungkapnya.

Hanya saja, ia mengingatkan anggaran per porsi makan bergizi gratis di setiap daerah di Indonesia nantinya berbeda-beda. Sebab, nantinya tim internal sedang menghitung mengenai rantai distribusi.

Baca juga: Bahlil Bilang Menu Program Makan Bergizi Gratis Akan Beda di Setiap Wilayah

"Memang sebenarnya masalah per porsi makan siang bergizi gratis itu per daerah berbeda ya. DKI Jakarta dengan Solo ataupun Papua dan NTT itu pastinya dengan tingkat suplai yang kadang kadang terbatas. Termasuk juga distribusi," jelasnya.

"Jadi kalau memang bisa diturunkan apabila tetap mengandung 4 sehat 5 sempurna dalam hal ini ada nasi, lauk pauk, buah dan susu ya enggak ada masalah juga," sambungnya.

Di sisi lain, Silfester juga mengingatkan tidak semua anak sekolah nantinya mendapatkan program makan bergizi gratis.
Anak dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang tinggi nantinya tidak akan mendapatkan manfaat.

"Penerima manfaatnya harus benar-benar membutuhkan. Tidak semua anak sekolah dan ibu hamil dan balita itu dengan tingkat ekonomi yang tinggi itu tidak akan dapat. Jadi benar-benar yang tepat sasaran," pungkasnya.