TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro, buka suara mengenai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Seno menyoroti rentetan peristiwa pemanggilan Hasto oleh aparat penegak hukum bermula dari Polda Metro Jaya.

"Sejak itu pula tidak pernah sekalipun Pak Hasto Kristiyanto mangkir atau tidak hadir di tanggal yang ditentukan untuk diperiksa," kata Seno kepada Tribunnews.com, Jumat (19/7/2024).

Seno berpendapat, tindakan Hasto yang selalu memenuhi panggilan KPK menunjukkan bahwa kader PDIP  berpihak pada penegakan hukum.

"Artinya ini menunjukkan bahwa sebagai partai politik, kader-kader PDIP terus berpihak pada penegakan hukum. Dengan catatan, hukum yang berkeadilan dan profesional," ujarnya.

Namun, dia menuturkan bahwa sulit untuk menghindari berbagai macam persepsi masyarakat atas pemanggilan tersebut.

Apalagi, kata Seno, saat ini PDIP sedang berkonsolidasi untuk memenangkan Pilkada serentak 2024.

"Di momentum yang sama ada panggilan-panggilan ini. Kalau membaca komentar-komentar netizen, itu kan seakan-akan ada penargetan," ucapnya.

Baca juga: PDIP Sebut Hasto Tak Bisa Hadiri Panggilan KPK soal Dugaan Korupsi DJKA Kemenhub

Meski demikian, Seno menambahkan, PDIP tetap menghormati penegakan hukum.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan, Hasto dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di DJKA, Kemenhub wilayah Jawa Timur.

Tessa menjelaskan, Hasto diperiksa KPK dalam kapasitas sebagai seorang konsultan, bukan kader PDIP.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama Hasti Kristiyanto, konsultan," kata Tessa dalam keterangannya, Jum'at.

Namun, Tessa belum menjelaskan secara detail mengenai rencana pemeriksaan terhadap Hasto ini.