TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga Wakil Menteri yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi atau Wakil BKPM.

Para wakil menteri tersebut dilantik berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Pelantikan itu mendapat banyak sorotan. Sebab, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Lalu, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian merupakan orang dekat Prabowo sejak lama.

Baca juga: Thomas Djiwandono Sebut Pengangkatannya sebagai Wamenkeu Bukti Keberlanjutan Jokowi ke Prabowo

Pelantikan orang dekat Prabowo di kabinet Presiden Jokowi ini mendapat banyak sorotan publik. Sebab, hal ini dinilai sebagai cara untuk mengakomodir kekuasaan.

Dimana, Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024, dan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, pelantikan para Wamen ini menunjukan adanya kompromi antara kekuatan Prabowo sebagai Presiden terpilih dengan Jokowi sebagai Presiden yang akan berakhir masa jabatannya.

Oleh karena itu, perlu politik akomodasi bagi orang-orangnya Prabowo untuk dilantik lebih dulu, di kabinet Jokowi menjadi Wakil Menteri.

"Jadi ya apa bergeningnya, komprominya, ya tentu pemerintahan nanti berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, sehingga nanti pun ketika Pak Jokowi punya keinginan, punya titipan gitu kepada pemerintahan Prabowo yang baru, bisa saja diakomodir oleh Pak Prabowo," kata Ujang.

Dia pun menilai, pelantikan para Wamen ini merupakan politik saling menguntungkan satu sama lain antara Jokowi dan Prabowo.

Baca juga: Keponakan dan Eks Aspri Prabowo Jadi Wamen, Janji Lanjutkan Program Food Estate

"Saling mengikat kepentingan, saling mengikat janji untuk saling menguntungkan satu sama lain," jelas Ujang.

Sementara, TKN Prabowo-Gibran membantah penunjukan Thomas Djiwandono dan Sudaryono menjadi Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pertanian sebagai gejala menghidupkan dinasti politik baru. Yakni, dinasti presiden terpilih RI, Prabowo Subianto.

Adapun Thomas dan Sudaryono dikenal sebagai orang dekat Prabowo.

Thomas Djiwandono adalah Bendahara Umum Gerindra dan Sudaryono adalah eks ajudan Prabowo.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Silfester Matutina mengatakan tudingan Prabowo mulai menghidupkan dinasti politik dari kerabat dekatnya dinilai mengada-ada.

Sebaliknya, keduanya dinilai memiliki rekam dan jejak yang bagus menduduki jabatan tersebut.

"Jadi saya pikir enggak, terlalu mengada-ada. Kami tidak melihat ada dinasti politik atau enggak. Yang penting ini kompeten, profesional dan rekam jejak baik dan bagus yang penting anti korupsi," kata Silfester di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Thomas, kata Silfester, juga merupakan salah satu orang terdekat Prabowo yang ditugaskan di dalam gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia juga dikenal sebagai sosok yang turut membuat visi misi Prabowo-Gibran.

Karena itu, lanjutnya, Thomas yang juga keponakan Prabowo ditugaskan menjadi Wamenkeu RI.

Baca juga: Thomas Djiwandono Ungkap Tugasnya sebagai Wamenkeu usai Dilantik Presiden Jokowi

Sebab, nantinya Thomas bisa membedah postur anggaran sebelum masa transisi pemerintahan Prabowo.

"Memang beliau dibutuhkan agar ketika beliau resmi menjadi Wamen akan bisa ikut dalam forum resmi baik nasional maupun internasional. Bisa membedah postur anggaran dan sebagainya. Intinya ini sangat bagus," ungkapnya.

Lebih lanjut, Silfester menilai tudingan dinasti politik kepada Prabowo hanya dibuat oleh pihak yang kalah di Pilpres 2024 lalu.

Dia mengingatkan pihak yang kerap menuding dinasti politik mendapat kekalahan pada pilpres.

"Saya pikir dinasti politik itu kan didaur ulang terus ya. Dari kemarin pilpres juga sedikit sedikit dinasti politik, akhirnya yang mengiisukan dinasti politik mendapatkan kehancuran mendapatkan urutan paling buncit sekitar 16 persen," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin berharap ketiga wamen dapat bekerja
lebih baik.

Serta lebih responsif terhadap dinamika permasalahan baru dalam bidang tugasnya masing-masing.

"Harapannya tentu kerja lebih baik, lebih responsif terhadap perkembangan baru," kata Wapres, Kamis. 

Menurut Wapres, saat ini banyak hal yang terus berubah, termasuk situasi yang sering kali memunculkan tantangan dan masalah baru.

"Karena memang banyak hal-hal (baru), situasi kan kadang-kadang (menyebabkan) terjadi tantangan baru, masalah baru. Nah, pejabat yang dilantik harus respon terhadap masalah dan tantangan baru itu," pintanya. 

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan 2.

Menurut dia, tidak ada sesuatu yang baru terkait adanya dua wakil menteri dalam suatu lembaga.

"Dan ingat pada periode yang lalu Wamen Keuangan kan ada 2, kementerian BUMN dulu juga Wamennya 2, jadi ga ada sesuatu yang baru," kata Pratikno, Kamis (18/7/2024).

Menurut dia, adanya posisi Wamen memeng diatur dalam Perpres Kementerian atau lembaga. Namun tidak ada ketentuan mengenai jumlah Wakil Menterinya.

"Wamen kan memang tidak ditentukan dalam perpres kelembagaan bukan hanya di Kementerian Keuangan," katanya.

Sementara itu terkait pembagian tugas kata Pratikno, Thomas Djiwandono akan lebih fokus untuk menyiapkan dan mengawal APBN 2025, sementara Wamen Keuangan 1, Suahasil Nazara fokus mengawal pelaksanaan APBN tahun 2024.

"Jadi oleh karena itu, ini bagian dari keberlanjutan," katanya.

Terkait isu bahwa posisi Wamenkeu yang dijabat Thomas Djiwandono dijadikan sebagai batu loncatan untuk jadi Menkeu pada kabinet mendatang, Pratikno tidak menjawabnya.

Dia hanya mengatakan bahwa posisi Wamen yang dilantik hanya untuk kabinet sekarang hingga Oktober mendatang.

"Oh itu lain soal, ini Wamen periode kabinet sekarang ini sampe Oktober tahun ini," pungkasnya. (Tribun Network/Yuda)