TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Membangun kemandirian pangan tidak bisa hanya di slogan saja.

Tapi harus melalui kebijakan dan anggaran.

Sehingga Indonesia bisa berubah menjadi negara penghasil pangan dunia.

Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengaku merasa prihatin dan miris saat melihat anggaran Kementerian Pertanian yang 'hanya' berkisar Rp 8 triliun yang disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2025.

Anggaran ini turun drastis dari anggaran Pertanian di tahun 2018 yang sudah berkisar Rp 24 trilliun.

Walaupun Mentan mengajukan penambahan sebesar Rp 51.7 trilliun di hadapan Komisi IV DPR-RI.

"Sepertinya Kementerian Keuangan itu tidak paham ya, kalau pangan itu adalah penggerak ekonomi yang paling utama di Indonesia. Bahkan dari 67 juta UMKM sebagai penggerak ekonomi sekitar 60 persen dari total perputaran ekonomi di Indonesia itu 50 persen nya adalah UMKM yang sangat bergantung kepada beras atau nasi," tegas  BHS, sapaan akrabnya, Senin (22/7/2024).

Ketua Dewan Penasehat Pasar se-Jawa Timur ini menegaskan sektor pangan adalah sektor vital suatu negara dan juga sektor paling dasar dalam menjaga kehidupan manusia.

Dan menjadi tonggak pertumbuhan dan kecerdasan generasi muda.

"Ingat  di 2035 nanti, kita menghadapi bonus demografi. Banyak anak anak yang saat ini tumbuh akan menjadi andalan Indonesia di 10 tahun yang akan datang yang tentunya membutuhkan pangan yang bergizi. Sehingga sehat dan pintar," ujarnya.

"Dari aspek ekonomi, bila beras sudah berubah menjadi nasi, nilai ekonominya akan meningkat. Dan tentu dari nasi akan berdampak munculnya lauk pauk. Sehingga peningkatan nilai ekonomi karena beras menjadi berpuluh kali lipat setelah jadi nasi yang berlauk pauk. Dan memberikan kehidupan untuk sektor lainnya, termasuk minuman. Kan begitu ya," ungkapnya.

Dan yang perlu dipahami juga adalah pangan merupakan basis dari bisnis UMKM yang selama ini menunjang perekonomian nasional. Jadi bisa dibayangkan jika pangan itu menjadi barang langka dan mahal.

"UMKM kita itu mengambil porsi sekitar 70 persen dari perekonomian nasional kita dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Sudah seharusnya jika pemerintah lebih fokus dan memahami pentingnya kestabilan dan ketahanan pangan kita untuk stabilitas perekonomian yang ada di negara kita," ungkapnya lagi.

BHS yang juga Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini mengatakan bahwa Indonesia yang sebagai Food Country atau kitohnya sebagai negara penghasil pangan karena letak geografis di garis katulistiwa dengan curah hujan yang terbesar nomor 5 di dunia.'