Daftar 14 Artis-Influencer Diajak Jokowi ke IKN, Raffi-Nagita hingga Gading, Pengamat Beri Kritik
Daftar 14 artis hingga influencer diajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Setidaknya 14 artis hingga influencer diajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diketahui, Presiden Jokowi dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo menginap di Kantor Kepresidenan IKN selama tiga hari mulai hari ini, Senin (29/7/2024).
Sejumlah artis dan influencer itu bakal menemani Jokowi berkegiatan.
Mereka telah membersamai Jokowi meresmikan Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu siang.
Jembatan itu disebut Jokowi akan menghubungkan IKN dan kawasan sekitarnya.
Selain itu, Jokowi juga mengajak untuk peninjauan jalan tol IKN.
Diketahui, dari 14 artis-influencer itu, tidak ada sosok lokal artis-influencer lokal yang berasal dari wilayah sekitar IKN.
Berikut daftar artis-influencer yang diboyong Jokowi ke IKN:
- Raffi Ahmad
- Nagita Slavina
- Atta Halilintar
- Aurel Hermansyah
- Irwansyah
- Zaskia Sungkar
- Ananda Omesh
- Dian Ayu Lestari
- Ferry Maryadi
- Gading Marten
- Poppy Sovia
- Willie Salim
- Sintya Marisca
- Vilmei (Meicy Villia)
Baca juga: Nginep di IKN: Presiden Jokowi Ngaku Tidurnya Tak Nyenyak, Iriana Borong Tas di Pasar
Tuai Kritik Pengamat
Sementara itu, aksi Jokowi mengajak deretan artis dan influencer ke IKN mendapat kritikan dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.
Menurutnya, kehadiran influencer bersama Jokowi di IKN aneh dan mengejutkan.
Sebab, tidak jelas relevansi dan urgensi kehadiran influencer dengan rencana Jokowi berkantor tiga hari di IKN.
Namun demikian, ada dua kemungkinan influencer dilibatkan dalam kerja Jokowi selama di IKN.
"Pertama, influencer dilibatkan untuk mengcounter issue negatif terkait IKN. Isu negatif itu memang sudah mengemuka sejak Jokowi menyatakan ibu kota pindah ke IKN," ucap Jamil dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).
Dilansir Wartakotalive, Jamil mengatakan isu negatif itu terus menguat hingga Jokowi gagal berkantor di IKN pada awal Juli 2024.
Pembangunan dasar yang belum selesai dijadikan dasar untuk menyerang ketidakberesan pembangunan IKN.
"Minimnya investor yang mau beinvestasi juga menjadi isu negatif terkait IKN. Hal itu membuat pesimis sebagian anak bangsa akan keberlanjutan pembangunan IKN," ungkapnya.
Jamil menilai kehadiran influencer diharapkan dapat mengcounter semua isu negatif tersebut.
Untuk itu, Jokowi tampaknya sengaja melibatkan influencer dalam meresmikan jembatan.
Bahkan Jokowi bersama influencer menaiki motor untuk menggambarkan kelayakan IKN.
"Para influencer itu tentu akan mengemas informasi peresmian itu menjadi beragam counter. Substansi isinya, meskipun akan dikemas beragam format penyajian, tentu ingin menyampaikan semua pembangunan di IKN berjalan lancar."
"Pesan-pesan itu tentu untuk mengcounter tidak benar pembangunan di IKN mengalami banyak kendala," jelas dia.
Dia mengatakan bahwa pesan-pesan sukses pembangunan di IKN yang dikemas influencer itu diharapkan juga akan memengaruhi investor mau berinvestasi di IKN.
"Kalau ini juga yang menjadi tujuan menghadirkan influencer, tentu relatif keliru. Sebab, investor kelas kakap tentu tidak mengkonsumsi medsos yang kerap digunakan influencer untuk menyampaikan kontennya. Bahkan investor juga tidak menjadi pengikut influencer tersebut," ucap dia.
Padahal, kata Jamil, semua mengetahui pesan akan berpeluang menimbulkan efek tertentu minimal pesannya sampai kepada khalayak sasaran. Karena itu, tentu sulit konten yang dikemas influencer dapat mempengaruhi investor untuk berinvestasi.
"Jadi, kalau kehadiran influencer diharapkan dapat menggugah para inveator, tentu hal itu tindakan yang keliru. Ini artinya, melibatkan influencer dalam kegiatan Jokowi berkantor tiga hari di IKN sangat tidak efisien dan tidak efektif," ucap dia.
Kemudian, kehadiran influencer diharapkan dapat mengemas konten agar masyarakat Indonesia mendukung IKN.
Hal itu perlu dilakukan karena dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN selama ini relatif rendah.
"Hal itu terjadi karena penetapan IKN dilakukan dengan pendekatan top down, bukan bottom up sebagaimana layaknya di negara demokrasi. Ini artinya, ibu kota negara dipindahkan semata keputusan elite politik, khususnya Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi yang menetapkan tempat ibu kota yang baru," jelas dia.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta menuturkan pemindahan Ibu Kota tidak ada dalam janji kampanye Jokowi.
Karena itu, pemindahan ibu kota di luar rencana Jokowi untuk periode 2019-2024.
"Kalau pun DPR dilibatkan, hal itu hanya justifikasi belaka. Mekanisme ini sengaja tetap dipenuhi untuk menunjukkan demokrasi tetap berjalan di Indonesia. Di sini berlaku demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansi dalam menetapkan pemindahan ibu kota," papar dia.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pengamat Sebut Kehadiran Influencer di Ibu Kota Nusantara Bisa Jadi Bumerang.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)
