Di Jakarta Namanya Istana Merdeka, Sekarang Jokowi Namai Kantor Presiden di IKN Jadi Istana Garuda
Presiden Jokowi resmi memberi nama kantor Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) dengan sebutan Istana Garuda.
Penulis: Rifqah
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi nama resmi untuk kantor Presiden di Ibu Kota Negara (IKN).
Plt Kepala Otorita IKN itu menyebut, Presiden Jokowi memberi nama kantor Presiden di IKN dengan Istana Garuda.
Istana Garuda ini nantinya akan menjadi tempat Presiden berkantor, sama dengan Kantor Presiden yang berada di Kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, yakni Istana Merdeka.
"Beliau (Presiden Jokowi) menyampaikan ini (namanya) Istana Garuda, bukan Kantor Presiden lagi, tapi Istana Garuda yang di bawah Istana Negara (Istana Kepresidenan IKN)," ujar Basuki.
Penamaan tersebut, kata Basuki, merupakan salah satu fokus yang dibicarakan dalam rapat terbatas Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan IKN.
"Official namanya. Kemudian ada istana Garuda, di sana ada Istana Negara. saya kira itu yang fokus," katanya.
Pada Senin (29/7/2024) ini, jajaran Otorita IKN beserta Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menjadi tamu pertama yang menghadap Presiden di Istana Garuda.
Presiden Jokowi, kata Basuki, memberikan sejumlah arahan saat pertemuan itu berlangsung.
Seperti meminta Otorita IKN mengutamakan partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan Nusantara.
Sehingga, tidak membuat masyarakat setempar merasa dipinggirkan atau tidak dilibatkan.
"Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusurkan ataupun bahkan digusur. Kemudian, kami ada Pak Deputi Kemasyarakatan ini, ini nanti dalam rangka menata kawasan di sekitar IKN ini (akan) utamakan partisipasi masyarakat," ujar Basuki.
Baca juga: Hari Pertama Berkantor di IKN, Jokowi Rapat di Istana, Ibu Negara Iriana Belanja ke Pasar
Arahan lainnya yakni mengenai investasi untuk memberikan contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik.
Presiden Jokowi juga menginginkan agar perizinan di kawasan IKN bisa dilakukan lebih cepat.
"Yang kedua untuk investasi, beliau (Presiden) juga memberikan, menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat. Tidak cukup baik saja, sekarang tapi harus cepat," kata dia.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.